Hasto Sentil Jokowi: Jangan Sekadar Blusukan, Rakyat Butuh Pertanggungjawaban

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menanggapi aktivitas Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang belakangan kembali melakukan kunjungan ke sejumlah daerah.

Menurut Hasto, yang lebih penting dari sekadar blusukan adalah pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan yang diambil selama masa kepemimpinannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 1 Juni 2026.

Baca Juga:

• Hasto Kristiyanto Sebut Utang Negara Mengkhawatirkan: Gali Lubang, Tutup Lubang

"Turun ke bawah bukan persoalan elektoral, tetapi harusnya menjadi bagian dari pertanggungjawaban seorang pemimpin," kata Hasto.

Menurut dia, kunjungan ke masyarakat seharusnya tidak hanya dipandang sebagai aktivitas politik atau upaya menjaga kedekatan dengan publik.

Seorang pemimpin, kata Hasto, juga perlu memberikan penjelasan atas dampak kebijakan yang pernah diambil selama menjabat.

Hasto menilai Presiden Prabowo Subianto saat ini menghadapi berbagai tantangan, khususnya di sektor fiskal dan ekonomi.

Namun, ia berpendapat sebagian persoalan tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan yang dijalankan pemerintahan sebelumnya.

"Presiden Prabowo menghadapi berbagai persoalan fiskal yang bukan sepenuhnya berasal dari pemerintahannya saat ini, tetapi juga akibat kebijakan sebelumnya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyoroti penggunaan anggaran bantuan sosial menjelang Pemilu 2024.

Menurutnya, belanja bansos yang nilainya sangat besar memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.

Ia mengutip sejumlah analisis pengamat internasional yang memperkirakan nilai belanja bantuan sosial saat itu mencapai lebih dari 13 miliar dolar Amerika Serikat.

Selain bansos, Hasto mengkritik sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai belum memberikan efek pengganda yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

Ia juga menyinggung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kebijakan hilirisasi industri yang menurutnya belum menghadirkan manfaat yang merata bagi masyarakat.

"Belanja infrastruktur yang tidak memberikan multiplier effect yang optimal, pemindahan ibu kota, hingga kebijakan hilirisasi yang dinilai hanya menguntungkan kelompok tertentu, kini menjadi bagian dari evaluasi publik," katanya.

Hasto menilai berbagai kebijakan tersebut turut memunculkan kritik terkait kondisi hukum, politik, dan demokrasi di Indonesia.

Menurut dia, masyarakat pada akhirnya akan meminta penjelasan atas berbagai persoalan yang muncul sebagai dampak dari kebijakan tersebut.

"Rakyat pasti akan bertanya. Berbagai persoalan yang terjadi hari ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang pernah diambil sebelumnya," ujar Hasto.

Pernyataan Hasto menambah dinamika hubungan politik antara PDIP dan Joko Widodo yang dalam beberapa waktu terakhir kerap menjadi sorotan publik, terutama setelah perbedaan sikap politik menjelang dan pasca Pemilu 2024.*

(cn/ad)

Hasto Kristiyanto Sebut Utang Negara Mengkhawatirkan: Gali Lubang, Tutup Lubang

Prabowo Bongkar Ancaman di Balik Transformasi Indonesia: Koruptor Bisa Melawan

Prabowo: Rakyat Jangan Lagi Jadi Penonton di Atas Kekayaan Alam Sendiri

Prabowo Ajak Jajaran Pemerintah Jujur: Ekonomi Indonesia Memang Tumbuh, Tapi Apakah Sudah Dirasakan Seluruh Rakyat?

Hasto Kristiyanto: PDIP Khawatir Gejala Militerisme Kian Menguat

Prabowo Tegaskan Ekonomi Pancasila: Koperasi Harus Bangkit, UMKM Jadi Tulang Punggung