Golkar Tanggapi Safari Politik Jokowi Bareng PSI, Singgung Hak Politik Warga Negara

JAKARTA– Partai Golkar menanggapi langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mulai melakukan safari politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di sejumlah daerah, termasuk Lampung. Golkar menilai aktivitas tersebut merupakan bagian dari hak politik setiap warga negara.

Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Jokowi tetap memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya dalam menentukan sikap dan afiliasi politik, meski pernah menjabat sebagai presiden.

"Sebagai warga negara Indonesia, tentu Pak Jokowi sama dengan warga negara lain yang memiliki hak politik," kata Doli kepada wartawan, Sabtu (27/6/2026).

Baca Juga:

• Sidang Perdana Dokter Tifa Digelar 2 Juli, PN Jaktim Belum Izinkan Live Streaming

Doli menegaskan tidak ada masalah jika Jokowi kini menegaskan posisi politiknya bersama PSI. Menurutnya, perpindahan afiliasi politik dari satu partai ke partai lain merupakan hal yang lumrah dalam dinamika politik nasional.

Ia juga menyebut, kegiatan safari politik yang dilakukan Jokowi dapat dipahami sebagai bagian dari agenda internal PSI, termasuk konsolidasi dan penguatan struktur partai.

"Kalau dilihat sebagai pimpinan partai, tentu beliau punya agenda bersama jajaran PSI. Ini sama seperti partai lain yang juga melakukan konsolidasi," ujarnya.

Meski demikian, Golkar berharap Jokowi tetap menempatkan diri sebagai tokoh bangsa yang bisa menjadi panutan seluruh elemen politik di Indonesia.

Diketahui sebelumnya, Jokowi memulai rangkaian safari politiknya di Lampung bersama Ketum PSI Kaesang Pangarep. Dalam kegiatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan sejumlah pesan terkait penguatan struktur partai agar PSI menjadi kekuatan politik yang lebih besar ke depan.* (d/dh)

Sidang Perdana Dokter Tifa Digelar 2 Juli, PN Jaktim Belum Izinkan Live Streaming

Wacana Prabowo-Gibran Dua Periode Mencuat, Ini Respons Istana

Pengadaan Smartboard Langkat Disebut Berawal dari Arahan Pj Bupati untuk Serap Anggaran SILPA

Kadinkes Sumut Faisal Hasrimy Penuhi Panggilan Saksi Kasus Korupsi Smartboard Langkat, Sidang Ditunda

Eks Ketua KPU Tanjung Balai Dituntut 5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Dana Hibah Rp1,25 Miliar

Kembali ke Panggung Politik, Jokowi: Demi PSI!