Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA– Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI merespons kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, terkait kehadiran Indonesia dalam prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Pemerintah memastikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani dijadwalkan menghadiri upacara pemakaman tersebut.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal menilai pemerintah Indonesia hanya mengirimkan Duta Besar RI untuk Iran dalam prosesi pemakaman Khamenei. Menurutnya, langkah tersebut dinilai kurang mencerminkan komitmen politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas dan aktif.
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Dino mempertanyakan mengapa Indonesia tidak segera mengirim delegasi resmi setingkat menteri, padahal sejumlah negara lain telah mengirimkan pejabat tinggi untuk menghadiri prosesi tersebut.Baca Juga:
Ia juga menilai hubungan persahabatan Indonesia dan Iran yang telah terjalin selama puluhan tahun semestinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk menunjukkan penghormatan melalui kehadiran delegasi resmi.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl, menjelaskan pemerintah sebelumnya telah menugaskan Duta Besar RI di Teheran untuk mewakili Indonesia. Namun, belakangan pemerintah Iran menginformasikan bahwa akses ke prosesi pemakaman hanya diberikan kepada pejabat dengan tingkat jabatan di atas duta besar.
"Sebagaimana telah disampaikan Bapak Menlu, Pemerintah Indonesia sebelumnya menugaskan Dubes RI di Teheran mewakili pemerintah. Kemudian pihak Iran memberikan konfirmasi bahwa hanya pejabat di atas duta besar yang dapat menghadiri prosesi tersebut," ujar Vahd, Selasa (7/7/2026).
Karena adanya perubahan ketentuan tersebut, pemerintah Indonesia kemudian menyiapkan Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebagai delegasi resmi untuk menghadiri upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (9/7/2026).
Meski demikian, Vahd mengatakan kehadiran kedua pejabat negara tersebut masih menunggu koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Iran.
"Pemakaman direncanakan pada 9 Juli. Bapak Menlu bersama Ketua MPR RI berencana hadir dalam upacara tersebut dan saat ini masih dikoordinasikan dengan pihak Iran," katanya.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal juga menyoroti pentingnya kehadiran delegasi resmi Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan bilateral Indonesia-Iran sekaligus wujud implementasi politik luar negeri bebas dan aktif yang selama ini menjadi prinsip diplomasi Indonesia.* (d/dh)
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL