Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
Menurutnya, keberadaan kantor DPD merupakan hasil kerja kolektif seluruh kader dan simpatisan.
Meski demikian, Japorman mengaku tidak ingin memperbesar persoalan terkait catatan keuangan pembangunan kantor DPD.
Namun, ia merasa ada sikap kurang responsif dari sebagian pengurus yang menurutnya terkesan mengabaikan persoalan tersebut.
Japorman menjelaskan, saat dirinya menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut dan tengah menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia diminta mengembalikan dana sebesar Rp150 juta yang merupakan bantuan dari Gubernur Sumatera Utara saat itu, Gatot Pujo Nugroho, untuk pembangunan kantor partai.
Karena kas DPD saat itu tidak tersedia, Japorman mengambil inisiatif menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu untuk mengembalikan dana tersebut ke kas negara.
Setelah itu, ia menjalani proses hukum hingga akhirnya ditahan dan divonis bersama sejumlah anggota DPRD Sumut.
Japorman mengatakan, setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan pada 2022, ia sempat mempertanyakan kemungkinan pengembalian uang pribadi yang telah digunakan untuk mengganti dana tersebut.
Namun, ia merasa tidak memperoleh respons yang sesuai harapan.
"Sebenarnya saya tidak mempersoalkan uang yang Rp150 juta itu. Bukan mengecilkan nilainya tetapi aneh rasanya jika saya mempersoalkan itu sementara sumbangan pribadi saya untuk pembangunan kantor DPD jauh di atas itu. Tetapi yang saya persoalkan adalah respon pengurus DPD yang kesannya tidak menghargai," tegas Japorman.
Menurutnya, apabila pengurus menyampaikan secara terbuka bahwa kondisi keuangan partai belum memungkinkan untuk mengembalikan dana tersebut, ia dapat memahami hal itu.
"Andai saja mereka menyatakan secara terbuka dan baik-baik serta mengakui DPD tidak memiliki dana untuk mengembalikannya mungkin saya bisa terima," ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Japorman mengutip pesan Presiden pertama RI Soekarno tentang pentingnya memahami sejarah perjuangan bangsa.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK