"Jangan Bergelantungan di Kekuasaan", Didik Rachbini Sindir Elite NU yang Manfaatkan Massa Cuma untuk Kejar Suara

JAKARTA - Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini mendorong Nahdlatul Ulama (NU) menjadikan momentum pasca-Muktamar sebagai titik balik untuk memperkuat modernisasi pesantren dan pemberdayaan masyarakat nahdliyin.

Menurut Didik, kekuatan sosial NU seharusnya tidak berhenti sebagai modal politik dalam setiap kontestasi kekuasaan. Jaringan besar NU dinilai dapat diarahkan menjadi kekuatan intelektual, ekonomi, teknologi dan pembangunan masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Didik dalam catatan reflektifnya mengenai arah ekonomi politik NU serta masa depan pesantren.

Baca Juga:

• Opsen PKB Bikin Penerimaan Tak Merata, Bobby Nasution Siapkan Opsi Turunkan Pajak Kendaraan

Ia mengingatkan bahwa pesantren telah memiliki peran penting dalam transformasi sosial Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Gagasan modernisasi pesantren, menurut dia, antara lain pernah dirintis Dawam Rahardjo dan LP3ES dengan melibatkan Gus Dur.

Gagasan tersebut bertumpu pada keyakinan bahwa kemajuan pesantren akan turut mendorong kemajuan Indonesia.

"Ide dasar modernisasi pesantren, jika berhasil memajukan pesantren maka Indonesia akan maju dan modern," ujar Didik.

Menurut Didik, kondisi pesantren saat ini telah mengalami perubahan besar. Lingkungan pesantren tidak lagi identik dengan ketertinggalan seperti beberapa dekade lalu.

Mobilitas sosial masyarakat pesantren meningkat, kelas menengah tumbuh, sementara semakin banyak intelektual, doktor hingga guru besar yang berasal dari lingkungan pesantren.

"Kini setelah setengah abad pesantren sudah berkemajuan sangat luar biasa. Mobilitas vertikal masyarakat pesantren berjalan sangat pesat. Kelas menengah di pesantren meningkat luar biasa, kaum intelektual tumbuh cepat di pesantren dan banyak doktor dan guru besar tumbuh dari lingkungan pesantren," katanya.

Meski demikian, Didik menilai perubahan tersebut belum sepenuhnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat pesantren. Masih terdapat kelompok yang menghadapi ketimpangan sosial dan ekonomi.

Karena itu, modernisasi pesantren dinilai tetap relevan, tetapi membutuhkan pendekatan baru. Pesantren diharapkan tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, melainkan berkembang menjadi pusat penggerak perubahan masyarakat.

Didik juga mengingatkan agar warga nahdliyin tidak terus ditempatkan sebagai objek politik yang hanya dibutuhkan ketika berlangsung kontestasi elektoral.

" tidak bisa lagi massa NU diposisikan sebagai obyek politik praktis untuk mengais suara dan mendukung elit-elitnya yang berkiprah, bergantung dan bergelantungan di kekuasaan," tegasnya.

Dalam hubungan NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Didik berharap elite kedua pihak dapat membangun kerja sama yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Sebaiknya elit NU dan PKB bersatu dengan solid untuk kepentingan masyarakatnya dengan menghindari politik praktis jangka pendek kepentingan orang per orang dan segelintir kelompok kecil di dalamnya," ujarnya.

Menurut Didik, jaringan sosial NU yang luas dapat menjadi modal untuk mendorong pembangunan masyarakat melalui sektor pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, teknologi hingga pemberdayaan ekonomi.

Ia menilai pesantren memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus ruang pengembangan teknologi, kewirausahaan, ketahanan pangan dan pembangunan komunitas.

"Kini setelah pesantren mengalami banyak kemajuan, kontekstualisasi peran pesantren sudah seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi, teknologi, kemandirian pangan, dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya," katanya.

Karena itu, Didik mendorong pesantren dikembangkan sebagai infrastruktur sosial yang dapat memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat di sekitarnya. Konsep pembangunan berbasis komunitas dinilai dapat menjadi salah satu pendekatan yang relevan.

Transformasi tersebut, lanjut Didik, perlu dimulai dari sistem pendidikan pesantren. Pelajaran fikih, Al-Qur'an dan hadis tetap menjadi fondasi, tetapi perlu dilengkapi dengan pengetahuan yang mampu menjawab persoalan sosial, ekonomi dan teknologi.

Ia juga mendorong perluasan wawasan melalui pemahaman terhadap ayat-ayat kauniah, yakni tanda-tanda kebesaran Allah yang dipelajari melalui alam dan kehidupan.

Dengan perluasan keilmuan itu, pesantren diharapkan mampu melahirkan generasi yang memiliki pemahaman agama sekaligus kompetensi menghadapi perubahan zaman.

"Pesantren telah dan harus terus menjadi mesin mobilitas sosial dan menjadi kanal mobilitas vertikal," ujar Didik.

Menurut dia, pengalaman panjang pesantren dalam mendorong mobilitas sosial merupakan modal penting yang perlu terus dikembangkan. Pendidikan pesantren dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat kelas menengah dan memperbesar basis intelektual masyarakat.

Didik kemudian mendorong agar NU membawa pesantren dari posisi sebagai penerima manfaat pembangunan menjadi pelaku pembangunan.

"Agenda elit NU ke depan adalah membawa pesantren dari ketertinggalan menuju keunggulan, dari penerima pembangunan menjadi pelaku pembangunan, dan dari kekuatan sosial menjadi kekuatan intelektual, ekonomi, dan teknologi yang menentukan masa depan Indonesia," katanya.

Ia menilai politik tidak harus sepenuhnya ditinggalkan. Politik dapat ditempatkan sebagai instrumen untuk memperbesar manfaat pembangunan bagi masyarakat.

"Agenda NU yang utama seharusnya bukan di wilayah politik praktis kekuasaan, tetapi konsolidasi pembangunan, menjadikan kekuatan sosial dan politik yang dimiliki untuk mempercepat transformasi pesantren dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nahdliyin," ujar Didik.

Bagi Didik, tantangan NU pasca-Muktamar adalah menentukan arah energi organisasi, apakah lebih banyak terserap dalam dinamika politik kekuasaan atau dikonsolidasikan untuk memperkuat basis sosial.

Ia menilai pesantren tidak semestinya hanya dipandang sebagai warisan sejarah yang perlu dipertahankan, tetapi juga sebagai aset sosial yang dapat menjadi fondasi masa depan Indonesia.

Dengan jaringan akar rumput dan modal sosial yang telah terbangun selama puluhan tahun, NU dinilai memiliki ruang besar untuk mengembangkan pesantren sebagai pusat pendidikan, ekonomi, teknologi, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.

"Modernisasi pesantren" dengan demikian diharapkan tidak berhenti sebagai agenda pendidikan, tetapi berkembang menjadi strategi jangka panjang untuk mengubah kekuatan sosial NU menjadi kekuatan pembangunan yang nyata dan berkelanjutan.* (dh)

Opsen PKB Bikin Penerimaan Tak Merata, Bobby Nasution Siapkan Opsi Turunkan Pajak Kendaraan

Bobby Nasution Usul Pajak Kendaraan Diturunkan di Daerah Tertentu, Ini Alasannya

Ganti Pimpinan BI Nggak Mempan, Ekonom Senior Ramal Rupiah Bakal Terus Loyo Akibat Ekonomi 'Rakus Impor'

Satu Dekade PKBB Aceh, Brimob Teguhkan Persaudaraan dan Semangat Pengabdian Lintas Generasi

HUT RI ke-81: Prof. Didik Rachbini Sebut Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia Sedang Diuji

PAD Sumut Tembus 50 Persen, Bapenda Optimistis Target Rp6,9 Triliun Tahun 2026 Tercapai