JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang disebut berniat bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan mantan kader PDIP Achmad Hidayat setelah bertemu Jokowi di Solo.
Baca Juga:Said menegaskan hubungan politik antara PDIP dan Jokowi saat ini sudah berbeda.
Menurut dia, PDIP memilih tetap menjalankan garis politik partai tanpa lagi memikirkan Jokowi.
"Kita sudah bersimpang jalan secara politik, berbeda sudah. PDIP tetap teguh pada pendiriannya," kata Said di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 14 September 2026.
Ia mengatakan PDIP saat ini fokus mengawal partai ke depan sesuai arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Kita tidak pernah lagi berpikir Pak Jokowi, kita tidak pernah lagi berpikir tentang siapa pun. Bagaimana kita mengawal partai ini ke depan, itu perintah Ibu Ketua Umum," tuturnya.
Said kemudian melontarkan pernyataan mengenai hubungan politik PDIP dengan Jokowi.
"Yang kartunya mati jangan dihidupkan lagi," imbuhnya.
Said juga membantah anggapan bahwa Achmad Hidayat dipecat dari PDIP semata-mata karena bertemu Jokowi.
Menurut dia, Achmad melakukan sejumlah pelanggaran internal partai yang tidak disampaikan kepada publik.
"Ada anggota dari PDI Perjuangan namanya Achmad Hidayat. Dia menyatakan bahwa menurut dia, dia dipecat karena sowan ke Pak Jokowi," kata Said di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 14 September 2026.
Said juga menyinggung pernyataan Achmad yang sebelumnya mengaku siap membela Megawati Soekarnoputri.
Menurut Said, pernyataan tersebut tidak sejalan dengan tindakan Achmad maupun instruksi partai.
Baca Juga:
"Bahkan Achmad Hidayat ini berkoar-koar, kalau kita ngelihat record-nya dia di Instagram dia, dia itu berani mati untuk membela Ibu Mega. Tapi kelakuannya jauh dari apa yang menjadi concern partai dan instruksi Ibu Mega," jelasnya.
Said mengatakan PDIP tidak melarang kader maupun masyarakat bertemu dengan Jokowi.
Karena itu, menurut dia, pertemuan Achmad dengan Jokowi bukan alasan utama pemecatan.
"Kalau sekarang dia mempergunakan alasan karena sowan atau ke rumahnya Pak Jokowi dipecat, ya namanya juga, ya, orang kayak gitu masa gua percaya, ya publik percayalah," ujarnya.
Ia menyebut banyak orang yang masih datang menemui Jokowi.
Namun, Said menegaskan PDIP dan Jokowi kini telah berjalan di jalur politik masing-masing.
"Sudahlah, kan bukan hanya dia yang ke Pak Jokowi. Orang tiap hari mondar-mandir ke Pak Jokowi, kita biasa-biasa saja. Pak Jokowi ke mana, kita ke mana, kita jalannya sudah berbeda. Sehingga nggak ada urusan. Tidak ada orang datang ke Pak Jokowi dipecat," ungkapnya.
Menurut Said, pemecatan kader dilakukan jika terdapat pelanggaran berat terhadap aturan internal partai.
"Kecuali ada pelanggaran berat di internal partai, baru dia dipecat," tuturnya.
DPP PDI Perjuangan sebelumnya resmi memecat Achmad Hidayat dari keanggotaan partai per 4 September 2026. Achmad merupakan kader DPC PDIP Surabaya.
Achmad membenarkan dirinya telah dipecat dari PDIP setelah berkunjung ke rumah Jokowi.
Ia mengatakan kunjungan tersebut dilakukan atas inisiatif pribadi.
Baca Juga:
"Betul. Saya ke rumah Jokowi itu kurang lebih bulan Juli ya. Hanya jadi silaturahim, lalu saya posting di Instagram itu. Nah, tidak lama setelah itu, bulan Agustus ada usulan pemecatan dari DPC Kota Surabaya ke DPP, sehingga saya dipanggil oleh DPP," kata Hidayat, Minggu, 13 September 2026.
Achmad mengatakan kunjungan ke rumah Jokowi dilakukan setelah dirinya berziarah ke makam Mbah Hasan Besari di Ponorogo.
Ia menegaskan tidak menggunakan atribut partai ketika bertemu Jokowi.
"Saya pakai pakaian putih netral, atas inisiatif saya sendiri," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Achmad mengaku sempat membicarakan hubungan kebangsaan dengan Jokowi.
Dari percakapan itu, ia kemudian menyampaikan kepada DPP PDIP mengenai pernyataan Jokowi terkait hubungannya dengan Megawati.
"Sekalipun ngobrolnya berdua dengan saya, penyampaiannya (Jokowi) 'Saya tidak ada masalah dengan Ibu Mega, dan suatu saat nanti mesti akan ketemu.' Nah, hanya ngobrol itu saja yang saya ungkapkan ke DPP," ceritanya.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi bagian dari isu mengenai kemungkinan pertemuan Jokowi dan Megawati.
Namun, Said menegaskan PDIP saat ini memilih fokus menjalankan agenda partai dan tidak lagi menjadikan hubungan dengan Jokowi sebagai perhatian utama.* (d/ad)
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut pihak yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan nahkoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa ditemukan dalam
PERISTIWA
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, mengungkapkan adanya pertemuan dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai Suahasil Nazara dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) masih mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol MedanBin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Jambi masih terdeteksi di sebagian besar wil
PERISTIWA
JAKARTA Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, meminta Presiden ke7 J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) mengaitkan langkah pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, resmi dipecat dari keanggotaan partai pa
POLITIK
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) membawa riwayat pendidikan Presiden Prabowo Subianto dalam polemik mengenai syarat pendidikan Wakil
HUKUM DAN KRIMINAL
