Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
Di tengah polemik tersebut, Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) bersama Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 13 Oktober 2026.
Mereka mendesak Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menginisiasi penggunaan hak angket untuk mengusut polemik ijazah Gibran.
Perwakilan AKSI, Ray Rangkuti, menyerahkan surat aspirasi kepada Fraksi PKB.
Surat tersebut diterima anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin dan Indrajaya.
Ray mengatakan, hak angket diharapkan menjadi sarana bagi DPR untuk mendorong klarifikasi atas persoalan yang masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat.
"Pada intinya sebetulnya kami menyerahkan surat mendorong dan sekaligus meminta kepada PKB untuk menginisiasi apa namanya langkah untuk mengajukan hak angket," kata Ray Rangkuti di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Menurut Ray, salah satu hal yang menjadi perhatian AKSI adalah pertimbangan dalam putusan MK mengenai persoalan pendidikan Gibran.
Ia menilai terdapat perbedaan pemahaman di masyarakat terkait isi pertimbangan tersebut dan pernyataan mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden.
Karena itu, AKSI mendorong DPR memfasilitasi penjelasan lebih lanjut agar persoalan tersebut tidak terus menimbulkan perdebatan.
Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, berdampak luas, dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Namun, desakan masyarakat sipil agar DPR menggunakan hak angket tidak berarti hak tersebut otomatis digunakan.
Prosesnya harus mengikuti mekanisme dan persyaratan yang berlaku di DPR.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK