PDIP Semprot Wacana Luhut Ubah Aturan Korupsi, Hasto: Terlalu Menyederhanakan Persoalan

Hasto menilai dugaan tersebut perlu dijawab secara terbuka agar tidak mengganggu kepercayaan masyarakat maupun pelaku pasar.

Meski demikian, pernyataan Hasto mengenai dugaan konflik kepentingan tersebut masih merupakan tudingan yang memerlukan pembuktian. Belum ada kesimpulan hukum yang dapat ditarik hanya berdasarkan pernyataan tersebut.

Di sisi lain, Hasto mengakui persoalan korupsi juga menjadi tantangan internal PDIP.

Ia tidak menampik masih terdapat kader partai yang tidak disiplin dan menyalahgunakan kewenangan ketika menduduki jabatan publik.

Karena itu, PDIP tengah menyiapkan sistem pendidikan dan kaderisasi antikorupsi dengan melibatkan sejumlah pakar hukum.

Hasto mengatakan partainya berencana meluncurkan kurikulum antikorupsi pada November 2026, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pahlawan.

Program tersebut diharapkan dapat memperkuat kesadaran kader mengenai pentingnya integritas, tata kelola pemerintahan yang bersih, dan kepemimpinan berdasarkan kemampuan atau meritokrasi.

"Untuk mengingatkan tentang pengorbanan para pahlawan itu dijawab dengan tata pemerintahan yang baik, yang bersih, yang antikorupsi, yang mengedepankan meritokrasi," ujarnya.* (k/dh)

Tolak Mentah-mentah Wacana Luhut, Pimpinan KPK Buka Suara: Koruptor Nanti Bebas Tak Bisa Dituntut

Prabowo Beri Ultimatum soal Karhutla, Sebut Terorisme Lingkungan hingga Ancam Cabut Izin Perusahaan

Diancam Penurunan Status Pasar Modal, Prabowo Semprot MSCI: Jangan Coba Takut-takuti Kita

Usulan Kerugian Negara Bukan Korupsi Ramai Disorot, Luhut Beri Penjelasan Baru

Usulan Luhut Ubah Definisi Korupsi Bikin Gempar, Menkum Buka Suara: Tunggu Arahan Prabowo

IHSG Ditutup Menguat 49,47 Poin pada Perdagangan Rabu