Bahlil Kritisi Syarat TOEFL Tinggi LPDP: “Hanya Menguntungkan Orang Kaya”
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyoroti kebijakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang kerap menetapkan s
PENDIDIKAN
KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia mengambil langkah tegas terhadap platform media sosial global, TikTok dan Meta, atas dugaan keterlambatan penanganan konten hoaks dan tidak bermoral di platform masing-masing.
Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil, dalam pernyataannya kepada kantor berita Bernama, menyebut TikTok dinilai lamban dalam merespons permintaan bantuan investigasi dari kepolisian, khususnya dalam kasus seorang pria yang mengaku ahli patologi dan menyebarkan informasi menyesatkan terkait kematian remaja populer di Malaysia.
"TikTok sangat lambat dalam memberikan informasi, sampai-sampai saya harus menelepon langsung CEO TikTok, Shou Zi Chew. Ini adalah tindak kejahatan, dan mereka bergerak terlalu lambat. Kita tidak bisa membiarkan sikap seperti itu," tegas Fahmi.
Fahmi menyampaikan bahwa manajemen TikTok telah dipanggil secara resmi dan dijadwalkan hadir di markas besar Kepolisian Malaysia, Bukit Aman, pada Kamis pekan ini, bersama Kepala Polisi Nasional dan Jaksa Agung.
Meta Juga Dipanggil
Tak hanya TikTok, Fahmi juga mengungkap bahwa perusahaan induk dari Facebook, WhatsApp, dan Instagram, yaitu Meta, juga akan dipanggil. Meta dituding lalai menekan penyebaran konten tidak bermoral, termasuk gambar-gambar yang mengandung unsur pedofilia.
"Kami melihat platform-platform ini tidak menanggapi masalah secara serius. Hukum Malaysia berlaku, dan mereka wajib mematuhinya. Setiap platform yang melanggar akan kami panggil," ujar Fahmi.
Lonjakan Konten Berbahaya Dorong Pemerintah Bertindak Tegas
Malaysia diketahui memperketat pengawasan terhadap media sosial dalam beberapa tahun terakhir. Ini menyusul lonjakan signifikan konten berbahaya yang mencakup:
Penipuan online dan perjudian daring
Pornografi anak
Perundungan siber
Isu sensitif terkait ras, agama, dan kerajaan
Fahmi menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan penyedia platform digital, namun sikap tegas akan terus diambil bila regulasi lokal tidak dihormati.
Hingga berita ini diturunkan, baik TikTok maupun Meta belum memberikan pernyataan resmi terkait pemanggilan oleh pemerintah Malaysia.*
(bs/j006)
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyoroti kebijakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang kerap menetapkan s
PENDIDIKAN
MEDAN Dampak perkara dugaan korupsi pengalihan lahan PTPNII yang kini menjadi PTPNI RegionalI, mulai dirasakan konsumen Perumahan Cit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang gugatan pembatalan pembebasan bersyarat mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memas
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina International Shipping (PIS), memastikan dua dari empat kapal yang be
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan praperadilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Ya
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H., melakukan kegiatan Tarawih Keliling di Masjid Daru
NASIONAL
NTT Penyanyi jebolan Indonesian Idol, Petrus Yohannes Debrito Armando Jaga Kota alias Piche Kota, resmi ditahan Kepolisian Resor (Polres) B
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendri, tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai penetapan status siaga 1 bagi
NASIONAL
YOGYAKARTA Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, melakukan kunjungan safari Ramadhan ke sejumlah pondok pesan
POLITIK