Pemkab Batu Bara Tegaskan Transformasi Batra Berjaya Demi Penguatan BUMD dan Peningkatan PAD
BATU BARA DPRD Kabupaten Batu Bara kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum FraksiFraksi
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang memohon agar hari pencoblosan Pilkada Serentak pada Rabu, 27 November 2024, ditetapkan sebagai hari libur nasional. Menurut Prasetyo, pemerintah pada prinsipnya sepakat dengan usulan tersebut guna memastikan partisipasi masyarakat yang maksimal dalam proses pemilihan.
“Kami sudah menerima surat dari KPU, dan pada prinsipnya kami sepakat agar hari pencoblosan menjadi libur nasional. Hal ini penting agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan lebih leluasa dalam memilih calon kepala daerah sesuai dengan target dan harapan kita bersama,” ujar Prasetyo di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Prasetyo menambahkan, usulan untuk menjadikan hari pencoblosan sebagai hari libur nasional ini telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. KPU, lanjutnya, telah mengajukan permohonan tersebut mengingat Pilkada 2024 merupakan pilkada serentak pertama kali yang melibatkan seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia.
Prasetyo menegaskan, meskipun pemerintah telah sepakat dengan usulan tersebut, keputusan akhir mengenai penetapan hari libur nasional masih menunggu kedatangan Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan luar negeri. Setelah Presiden kembali, surat permohonan yang diajukan KPU akan segera diproses untuk ditetapkan secara resmi.
“Surat dari KPU ini sudah kami terima dan akan segera diproses. Tapi keputusan final menunggu Presiden yang sedang dalam kunjungan luar negeri. Setelah beliau kembali, kita akan segera putuskan,” jelas Prasetyo.
Sebelumnya, anggota KPU, Idham Holik, juga mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden untuk memohon agar 27 November 2024 ditetapkan sebagai hari libur nasional. Menurut Idham, langkah ini diambil agar para pemilih bisa lebih leluasa dalam menggunakan hak pilih mereka pada hari pencoblosan.
KPU berharap dengan adanya libur nasional pada hari pemungutan suara, masyarakat dapat lebih mudah dan nyaman datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih calon kepala daerahnya. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024.
“Kami berharap dengan adanya libur nasional, masyarakat akan lebih semangat untuk menggunakan hak pilih mereka, yang pada gilirannya akan memperkuat demokrasi di Indonesia,” tambah Idham.
Pilkada Serentak 2024 sendiri akan diikuti oleh sejumlah daerah di Indonesia yang memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Selain itu, kegiatan ini menjadi momen penting bagi Indonesia dalam memperkuat sistem demokrasi serta memilih pemimpin yang akan memajukan daerah-daerah di Tanah Air.
(N/014)
BATU BARA DPRD Kabupaten Batu Bara kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum FraksiFraksi
PEMERINTAHAN
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum FraksiFraksi
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan menempatkan sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga (K
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh ekonomi nasional yang terdiri dari mantan menteri hingga eks Gubernur Bank
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat ke l
EKONOMI
LANGKAT Seorang pemuda bernama M Sahili alias MS (21) tewas usai dikeroyok dan ditusuk sekelompok pria di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam
NASIONAL
BANTUL Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan ekonomi Indonesia sedang lesu di tengah maraknya keluhan soal sulitnya l
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mendesak pemerintah Indonesia membawa kasus dugaan penyiksaan terhadap sembilan warga neg
INTERNASIONAL
JAKARTA Majelis Etik Ombudsman RI akan memeriksa Ketua Ombudsman RI nonaktif, Hery Susanto, terkait dugaan pelanggaran kode etik dan kod
NASIONAL