Dr. Agus Purwanto Motivasi Siswa Baru SMAN 7 Binjai, Ingatkan Bahaya Judi Online bagi Masa Depan
BINJAI Dosen sekaligus tokoh Kota Binjai, Dr. Agus Purwanto, M.Kesos, memberikan motivasi kepada para siswa baru SMA Negeri 7 Binjai dal
PENDIDIKAN
JAKARTA -Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan aksi kontroversial seorang jukir di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, yang mematok tarif parkir yang sangat tinggi kepada sebuah bus pariwisata. Insiden ini mengundang kecaman publik atas praktik parkir liar yang merugikan pengunjung.
Dalam rekaman yang tersebar, terlihat sebuah bus pariwisata yang telah membayar parkir sebesar Rp 150 ribu di kawasan Monas, tepatnya dekat Stasiun Gambir. Namun begitu tiba di Masjid Istiqlal untuk menurunkan rombongan, bus tersebut kembali dihadapkan pada tuntutan tarif parkir yang naik menjadi Rp 300 ribu.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo, menyatakan bahwa pihak kepolisian saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. “Masih dilidik. (Masyarakat yang menjadi korban) segera lapor petugas atau 110,” ujar Susatyo dalam konfirmasinya.
Praktik jukir liar atau parkir liar yang menjamur di sekitar tempat-tempat wisata dan ibadah telah lama menjadi perhatian serius di Jakarta. Kasus seperti ini tidak hanya merugikan pengunjung dan wisatawan, tetapi juga merusak citra kota sebagai destinasi pariwisata yang ramah dan aman.
Menurut informasi, bus pariwisata tersebut sudah membayar biaya parkir yang signifikan di tempat lain sebelum tiba di Masjid Istiqlal. Namun, tindakan jukir yang mematok tarif parkir lebih tinggi dari yang seharusnya mengindikasikan praktik penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan.
Sementara itu, pengelola Jakarta Fair telah menyatakan kesiapannya untuk memberantas praktik parkir liar yang sering kali menimbulkan masalah bagi wisatawan dan pengunjung. Upaya pengawasan dan penindakan terhadap jukir liar diharapkan dapat ditingkatkan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi semua pengguna jasa parkir.
Pemerintah daerah dan kepolisian perlu bekerja sama secara lebih intensif dalam mengawasi dan mengendalikan praktik parkir liar di berbagai titik strategis kota Jakarta. Langkah-langkah preventif seperti pemasangan CCTV, peningkatan patroli keamanan, dan penegakan hukum yang tegas perlu diterapkan untuk mengurangi kejadian serupa di masa mendatang.
Praktik jukir liar bukan hanya masalah hukum tetapi juga menyangkut pelayanan publik dan kualitas layanan pariwisata yang harus dijaga dengan baik. Publik diharapkan untuk lebih waspada dan berani melapor jika menemui praktik parkir liar yang mencurigakan demi mewujudkan lingkungan publik yang lebih aman dan terpercaya.
(N/014)
BINJAI Dosen sekaligus tokoh Kota Binjai, Dr. Agus Purwanto, M.Kesos, memberikan motivasi kepada para siswa baru SMA Negeri 7 Binjai dal
PENDIDIKAN
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo, kembali dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti akhirnya angkat bicara terkait fenomena menurunnya jumlah
PENDIDIKAN
BATU BARA, 16 Juli 2026 Kisah yang sangat menyayat hati sekaligus memicu kemarahan warga terungkap pada dini hari, Kamis (16/7/2026). Se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) V, Bobby Adhityo Rizaldi, menjalani pemeriksaan selama lebih dari sembilan jam di Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap nilai kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koali
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menyerahkan tiga tersangka bandar narkoba yang didug
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Politisi senior sekaligus deklarator Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) M Yusuf Tambunan mendorong adanya pergantian Ketua DPD
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu sekitar satu bulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji berbagai alternati
NASIONAL