- Kewajiban Asuransi Risiko
Setiap penyelenggara peer-to-peer (P2P) lending wajib bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau lembaga penjaminan guna memitigasi risiko gagal bayar.
Melalui regulasi baru ini, OJK berharap ekosistem pinjaman digital dapat tumbuh lebih sehat, transparan, dan berkeadilan. Langkah ini juga diharapkan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri fintech lending di tengah maraknya keluhan masyarakat soal bunga tinggi dan penagihan tidak etis.
"OJK ingin memastikan industri fintech lending menjadi sarana pembiayaan yang membantu masyarakat, bukan menjerat," tegas Agusman.*
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat inovasi guna meningkatkan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan masuk dalam nominasi penerima penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebag
PEMERINTAHAN
MEDAN Polemik internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Kota Medan mencuat usai pelantikan pengurus Dewan Pimpi
POLITIK
BATUBARA Dugaan korupsi dalam pembangunan Pojok Baca Digital Desa di 141 desa seKabupaten Batubara kembali menjadi sorotan publik. Proy
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali melonjak pada perdagangan hari ini, Rabu (15/4/2026). Kenaikan
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi langkah cepat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Ikatan Keluarga Mahasiswa
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses mutasi jabatan para tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara sen
HUKUM DAN KRIMINAL
MOSKOW Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, dalam rangka memperkuat kerja sama str
NASIONAL
MOSKOW Pemerintah Indonesia membuka peluang besar untuk memperkuat ketahanan energi nasional setelah menjalin komunikasi intensif dengan
EKONOMI
JAKARTA DPR RI menyoroti isu perjanjian akses wilayah udara Indonesia oleh militer Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi I DPR RI Suk
INTERNASIONAL
