JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, hingga saat ini anggaran penanganan bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera masih bersumber dari pemerintah daerah.
Ia menambahkan, belum ada permintaan resmi dari pemda untuk tambahan alokasi dari pemerintah pusat.
"Sejauh ini, bantuan sosial dan tanggap darurat tampaknya menggunakan anggaran yang ada di pemda masing-masing," kata Purbaya saat ditemui usai Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, Jumat (28/11/2025), di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta.Baca Juga:
Data pemerintah menunjukkan, setidaknya 10 kabupaten/kota di Sumatera terdampak banjir, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Meski begitu, detail anggaran yang dibutuhkan tiap daerah belum diketahui Kementerian Keuangan.
Purbaya menekankan koordinasi terus berjalan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai instansi terkait untuk menangani bencana. Salah satunya melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menjelaskan fokus utama saat ini adalah tanggap darurat membuka akses jalan yang terdampak.
"Kami sedang identifikasi kondisi jembatan putus, di Aceh awalnya ada empat, kini meningkat menjadi tujuh. Data ini terus kami perbarui," kata Diana.
Selain itu, Kementerian PU telah menyalurkan alat berat ke lokasi terdampak.
Di Aceh tersedia 20 unit, Sumatera Utara 21 unit, dan Sumatera Barat 15 unit, digunakan di titik-titik yang sudah dapat diakses.
Pemerintah mendorong pemda untuk memaksimalkan penggunaan anggaran internal terlebih dahulu, sambil menunggu permintaan resmi untuk dukungan tambahan dari pusat.*
(d/dh)
BEKASI Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam inspeksi mendadak (sidak) ke pool taksi Xanh SM at
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan larangan keras terhadap praktik pembajakan siaran olahraga yang masih marak terjadi di t
NASIONAL
JAYAPURA, April 2026 Suasana di sejumlah wilayah di Papua dalam beberapa hari terakhir diwarnai gelombang aksi demonstrasi yang dilakuka
NASIONAL
MEDAN PT Musim Mas Grop melalui anak perusahaannya PT Musim Semi Mas, diduga telah menyerobot tanah warga di Medan selama belasan tahun.
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh mengamankan dua mahasiswa asal Bireuen yang diduga terlibat dalam peredaran rokok
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Dugaan praktik pengendalian peredaran narkotika dari dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang menuai sorotan tajam. S
HUKUM DAN KRIMINAL
TAKENGON Kepolisian Resor (Polres) Aceh Tengah terus memperkuat pendekatan humanis melalui program Saweu Pesantren dengan menyambangi
NASIONAL
JAKARTA Fraksi PDIP DPR RI menyoroti usulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terkait wacana penempat
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Kota Banda Aceh akan membentuk tim khusus untuk mengawasi seluruh tempat penitipan anak (daycare) usai kasus penga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang disita dalam kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
