Wamenkeu: Ekonomi RI Kuat, Jauh dari Risiko Krisis Seperti 1998
JAKARTA Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang kuat dan jau
EKONOMI
JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Timur, Said Abdullah, menegaskan bahwa pelaku usaha yang menolak pembayaran menggunakan rupiah dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan maksimal satu tahun dan denda hingga Rp200 juta.
Pernyataan itu disampaikan Said menanggapi viralnya pemberitaan mengenai penolakan pembayaran tunai oleh sebuah toko roti di wilayah Jawa Timur.
Menurutnya, seluruh merchant wajib menerima rupiah sebagai alat pembayaran sah di Indonesia.Baca Juga:
"Kita perlu mengedukasi masyarakat, jangan sembarangan menolak pembayaran memakai rupiah karena itu bisa berkonsekuensi pidana," ujar Said dalam keterangan resmi, Jumat (26/12).
Said menjelaskan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menegaskan rupiah sebagai alat pembayaran sah di seluruh Indonesia.
Oleh karena itu, merchant tidak berhak menolak pembayaran tunai dengan alasan apapun, termasuk kemudahan sistem pembayaran digital.
"Jangan hanya karena maraknya pembayaran digital, lalu merchant tidak memberikan pilihan pembayaran menggunakan rupiah secara tunai," tegasnya.
Said menambahkan, pemerintah dan DPR hingga saat ini belum mengubah aturan terkait kewajiban menerima pembayaran tunai.
Bank Indonesia diminta berperan aktif dalam mengedukasi pelaku usaha dan masyarakat mengenai kedudukan rupiah sebagai mata uang nasional.
Selain itu, Said menyinggung praktik di negara maju, seperti Singapura, yang tetap menerima pembayaran tunai hingga 3.000 dollar Singapura meski memiliki sistem pembayaran nontunai canggih.
"Kami mendukung pihak merchant menggunakan pembayaran digital, tapi opsi tunai harus tetap diberikan," tambahnya.
Menurut Said, penerimaan tunai masih penting di Indonesia karena layanan internet belum merata dan literasi keuangan masyarakat masih rendah.
JAKARTA Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang kuat dan jau
EKONOMI
TANJUNGBALAI Ada yang spesial pada apel pagi hari senin (25/5/2026) yang dipimpin Asisten Administrasi dan Umum Setdako Tanjungbalai Wal
PEMERINTAHAN
BINJAI Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Binjai melaksanakan pelantikan Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah seKota Binjai period
NASIONAL
JAKARTA Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah mengungkap adanya selisih besar dalam data perdagangan Indonesia dengan sejumlah negara mitra dagang utama, yang nila
EKONOMI
BATU BARA Kecamatan Tanjung Tiram kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Gebyar PBBP2 Tahun 2026. Di bawah kepemimpinan P
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan kesiapan untuk mengkolaborasikan pameran kerajinan internasional I
EKONOMI
JAKARTA Luhut Binsar Pandjaitan mendorong penerapan sistem berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk memperkuat peng
EKONOMI
JAKARTA Airlangga Hartarto membandingkan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam dua dekade terakhir. Ia
EKONOMI
JAKARTA PLN (Persero) memastikan sistem kelistrikan di Sumatera telah kembali normal dan stabil setelah insiden blackout yang sempat mel
NASIONAL