JK Kembali Dilaporkan ke Polda Sumut soal Dugaan Penistaan Agama, Ceramah di UGM Jadi Sorotan
SUMUT Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kembali dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan penistaan agama. Kali ini, laporan dilayangkan
POLITIK
JAKARTA – Pemerintah memastikan Indonesia tidak akan melakukan impor beras, gula konsumsi, maupun jagung pakan sepanjang tahun 2026.
Keputusan ini didasarkan pada stok nasional yang cukup kuat serta proyeksi produksi dalam negeri yang mencukupi kebutuhan masyarakat.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyebut bahwa carry over stock dari 2025 untuk beras mencapai 12,529 juta ton, termasuk Cadangan Beras Pemerintah sebesar 3,248 juta ton.Baca Juga:
Stok ini cukup memenuhi kebutuhan hampir lima bulan di 2026. Produksi beras tahun ini diproyeksikan 34,7 juta ton, dengan stok akhir tahun mencapai 16,194 juta ton.
Begitu pula untuk jagung, stok awal tahun tercatat 4,521 juta ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan tiga bulan.
Produksi jagung diproyeksikan 18 juta ton, dengan stok akhir tahun 4,581 juta ton. Untuk gula konsumsi, carry over stock sebanyak 1,437 juta ton diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan hingga enam bulan, dengan produksi nasional 2,72 juta ton.
Ketut juga menekankan bahwa beberapa komoditas pangan lain, seperti bawang merah, cabai, telur ayam ras, dan daging ayam, telah mencukupi kebutuhan nasional sehingga tidak lagi membutuhkan impor.
"Secara bersama-sama dan mufakat, pemerintah memutuskan tidak perlu impor untuk komoditas strategis. Produksi petani dan peternak kita mumpuni," ujar Ketut,dalam keterangannya, (1/1/2026).
Keputusan ini menunjukkan langkah pemerintah dalam menjaga kemandirian pangan sekaligus menegaskan kemampuan produksi nasional dalam memenuhi konsumsi domestik sepanjang tahun 2026.*
(d/dh)
SUMUT Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kembali dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan penistaan agama. Kali ini, laporan dilayangkan
POLITIK
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kom
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta agar proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus berjalan secara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola perta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah baru enam hari menjabat. Hingga kini, p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 1 triliun setiap hari untuk menjalankan pr
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menahan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Penahanan dilakukan di G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum untuk memberantas tindak pidana pen
NASIONAL