"Pemerintah terus berupaya menyediakan pembangkit listrik tenaga surya, terutama untuk sekolah dan desa-desa. Ini bagian dari upaya mempercepat elektrifikasi di pulau-pulau terpencil," kata Bahlil setelah rapat terbatas.
Di tengah ketegangan geopolitik global yang memengaruhi pasokan energi, Presiden Prabowo juga mengarahkan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara dari komoditas batu bara.
Kenaikan harga batu bara yang terjadi akibat disrupsi distribusi energi global menjadi peluang bagi Indonesia untuk menangkap keuntungan mendadak atau "windfall profit."
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah akan segera merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara tahun 2026 untuk menyesuaikan target produksi dan penerimaan.
"Pemerintah juga akan mengkaji lebih lanjut mengenai pajak ekspor batu bara untuk memastikan pendapatan negara bisa naik dengan adanya windfall profit ini," ungkapnya.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga defisit anggaran agar tetap di bawah 3 persen, sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
"Defisit anggaran harus dijaga dengan ketat. Kami akan menyisir belanja operasional kementerian dan lembaga yang bisa diefisienkan," ujar Airlangga.
Salah satu langkah yang sedang disiapkan oleh pemerintah adalah penerapan fleksibilitas kerja bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk mengurangi biaya rutin birokrasi.
"Konsep ini sedang disiapkan, dan setelah matang, kami akan segera informasikan lebih lanjut ke publik," kata Airlangga.
Dengan kebijakan ini, pemerintah Indonesia berupaya menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memastikan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara.
Melalui transisi energi dan pengoptimalan penerimaan dari komoditas energi, diharapkan Indonesia dapat menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.*