Pengendalian Inflasi Jadi Fokus, Pemprov Sumut Siapkan Terobosan Baru

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya perumusan kebijakan ekonomi daerah yang adaptif di tengah dinamika geopolitik global.

Hal ini disampaikan saat menerima audiensi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara bersama ekonom nasional di Medan, Kamis, 16 April 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Bobby Nasution mengapresiasi berbagai masukan yang diberikan, terutama terkait strategi pengendalian inflasi, penguatan investasi, serta optimalisasi sektor riil berbasis potensi lokal.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Percepat Pembangunan Huntap, Validasi Data Jadi Kunci

Menurut dia, posisi strategis Sumatera Utara harus dimanfaatkan secara maksimal melalui kebijakan makro yang tepat sasaran.

"Kami ingin memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berdampak langsung ke masyarakat. Pengendalian inflasi menjadi perhatian penting, mengingat tantangan yang sempat terjadi pada pertengahan tahun lalu," ujar Bobby.

Ia menegaskan, pemerintah provinsi berkomitmen membuka ruang dialog dengan para ahli untuk memperbaiki tata kelola dan regulasi.

Menurut dia, pemerintah daerah ke depan tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga fasilitator yang aktif mendorong masuknya investasi.

Bobby Nasution mencontohkan sejumlah potensi daerah yang belum tergarap optimal, seperti produk gula merah dan herbal.

Ia menilai, perbaikan regulasi serta relaksasi kebijakan menjadi kunci untuk menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Rudy Brando Hutabarat, menekankan pentingnya sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Ia juga mendorong penguatan kerja sama antar daerah sebagai salah satu instrumen pengendalian inflasi, khususnya pada komoditas pangan.

"Inovasi kebijakan harus terus dilakukan agar Sumatera Utara dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," kata Rudy.

Sementara itu, ekonom senior Hendri Saparini menilai, pemerintah daerah perlu melakukan penajaman strategi dalam menghadapi perubahan arah kebijakan ekonomi nasional yang kini berfokus pada investasi berkualitas.

Menurut Hendri, peluang investasi tidak hanya berasal dari proyek berskala besar, tetapi juga sektor menengah dan kecil yang memiliki potensi pasar luas.

Ia juga menyoroti pentingnya hilirisasi produk unggulan daerah, seperti pengolahan kelapa sawit dan tepung tapioka, agar nilai tambah ekonomi tidak keluar dari daerah.

Selain itu, pengembangan sektor rempah dan komoditas bernilai tinggi seperti vanila dinilai perlu didorong melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan identitas produk lokal.

Ia juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis ekosistem, termasuk penguatan sektor kuliner dan UMKM.

Hendri turut menggarisbawahi potensi investasi dari diaspora sebagai sumber pembiayaan alternatif.

Momentum hari besar seperti Lebaran dan Natal dinilai dapat dimanfaatkan untuk menarik minat masyarakat Sumatera Utara di perantauan agar berinvestasi di daerah asal.

Ia berharap, hasil diskusi tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui program kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan para pemangku kepentingan ekonomi lainnya.*

(ad)

Pemprov Sumut Percepat Pembangunan Huntap, Validasi Data Jadi Kunci

Rp 1 Triliun per Hari untuk MBG, BGN Klaim Dana Langsung Mengalir ke Masyarakat dari Aceh hingga Papua

S&P ‘Kuliti’ Fiskal RI, Purbaya Pastikan Defisit APBN 2026 Tak Jebol 3%

Ketua TP PKK Tanjab Timur Lantik Pengurus Kecamatan, Soroti Peran PKK Tekan Stunting

Komdigi Ultimatum Wikimedia Daftar PSE, Wikipedia Terancam Diblokir dalam 7 Hari

Rupiah Menguat Tipis ke Rp17.141/USD, Dibayangi Sentimen Konflik Global