JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi tabung 12 kilogram menjadi Rp228.000 per tabung.
Sebelumnya, harga LPG tersebut berada di level Rp192.000 per tabung atau naik sebesar Rp36.000.
Kenaikan harga juga terjadi pada LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram yang kini menjadi Rp107.000 dari sebelumnya sekitar Rp90.000 per tabung.Baca Juga:
Kebijakan harga baru ini berlaku di sejumlah wilayah, antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, serta beberapa provinsi lainnya dengan penyesuaian harga berbeda.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth Dumatubun, mengatakan penyesuaian harga LPG nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar dan mengacu pada harga keekonomian, serupa dengan skema bahan bakar minyak non-subsidi.
"Penyesuaian dilakukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholder terkait karena komoditas NPSO sifatnya adalah keekonomian," ujar Roberth dalam keterangan resminya, Senin, 20 April 2026.
Ia menegaskan kebijakan tersebut telah mendapatkan koordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait, mengingat LPG nonsubsidi tidak mendapatkan subsidi negara.
Di wilayah tertentu, harga LPG 12 kilogram tercatat lebih tinggi, seperti di Kalimantan Utara dan Maluku yang mencapai Rp265.000 hingga Rp285.000 per tabung, menyesuaikan biaya distribusi dan logistik.
Sementara itu, LPG subsidi 3 kilogram tidak mengalami perubahan harga.
Kenaikan ini diperkirakan akan berdampak pada biaya operasional rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang menggunakan LPG nonsubsidi, terutama di wilayah perkotaan.
Berikut harga LPG nonsubsidi di seluruh Indonesia:
Provinsi Aceh
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000
Provinsi Sumatera Utara
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000
Provinsi Sumatera Barat
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000
Provinsi Riau
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000
Provinsi Kepulauan Riau
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000
Batam (FTZ)
12 Kg : Rp208.000
5,5 Kg : Rp100.000
Provinsi Jambi
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000
Provinsi Bengkulu
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000
Provinsi Sumatera Selatan
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000
Provinsi Bangka Belitung
12 Kg : Rp238.000
5,5 Kg : Rp114.000
Provinsi Lampung
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000
Provinsi DKI Jakarta
12 Kg : Rp228.000
5,5 Kg : Rp107.000
Provinsi Banten
12 Kg : Rp228.000
5,5 Kg : Rp107.000
Provinsi Jawa Barat
12 Kg : Rp228.000
5,5 Kg : Rp107.000
Provinsi Jawa Tengah
12 Kg : Rp228.000
5,5 Kg : Rp107.000
Provinsi DI Yogyakarta
12 Kg : Rp228.000
5,5 Kg : Rp107.000
Provinsi Jawa Timur
12 Kg : Rp228.000
5,5 Kg : Rp107.000
Provinsi Bali
12 Kg : Rp228.000
5,5 Kg : Rp107.000
Provinsi Nusa Tenggara Barat
12 Kg : Rp228.000
5,5 Kg : Rp107.000
Provinsi Kalimantan Barat
12 Kg : Rp238.000
5,5 Kg : Rp114.000
Provinsi Kalimantan Tengah
12 Kg : Rp238.000
5,5 Kg : Rp114.000
Provinsi Kalimantan Selatan
12 Kg : Rp 238.000
5,5 Kg : Rp114.000
Provinsi Kalimantan Timur
12 Kg : Rp238.000
5,5 Kg : Rp114.000
Provinsi Kalimantan Utara (Tarakan)
12 Kg : Rp265.000
5,5 Kg : Rp124.000
Provinsi Sulawesi Utara
12 Kg : Rp238.000
5,5 Kg : Rp114.000
Provinsi Gorontalo
12 Kg : Rp238.000
5,5 Kg : Rp114.000
Provinsi Sulawesi Tengah
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000
Provinsi Sulawesi Tenggara
12 Kg : Rp238.000
5,5 Kg : Rp114.000
Provinsi Sulawesi Selatan
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000
Provinsi Maluku
12 Kg : Rp285.000
5,5 Kg : Rp134.000
Provinsi Papua
12 Kg : Rp285.000
5,5 Kg : Rp134.000*
(vo/ad)
JAKARTA Pakar hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, menyoroti masih lemahnya eksekusi perampasan aset dalam perkara tind
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan akan mencabut izin produsen minyak goreng merek Minyakita jika terbukti menaikkan
EKONOMI
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi menerbitkan panduan pengelolaan obat di apotek desa sebagai bentuk dukungan terhadap
KESEHATAN
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, merespons keputusan Polda Metro Jaya yang menghentikan penyidikan kasus pencemaran n
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ratusan massa yang mengatasnamakan Putera Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) menggelar unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Med
PERISTIWA
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menanggapi berbagai sorotan publik terkait penyesuaian program Jaminan Kesehatan Aceh
PEMERINTAHAN
Oleh Yakub F. IsmailHARGA bahan bakar minyak (BBM) kembali melonjak drastis, utamanya BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo (RON 98), Dexli
OPINI
SOLO Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), kembali menyinggung perannya dalam perjalanan politik Joko Widodo hingga menja
POLITIK
LANGKAT Kasus hukum yang menjerat seorang siswi berinisial L (15) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, akhirnya berujung damai. L sebel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kegiatan Halal Bihalal Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) Sumatera Utara berujung ricuh pada Ming
PERISTIWA
