Bupati Batu Bara Tepung Tawari Jemaah Calon Haji 1447 H
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menepung tawari jemaah calon haji Kabupaten Batu Bara Tahun 1447 Hijriah/2
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mendorong perbankan untuk menyalurkan pembiayaan ke sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Kebijakan tersebut tengah disiapkan melalui revisi aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) agar bank nasional dapat lebih aktif mendukung program strategis pemerintah.
Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Budi Frensidy, menilai kebijakan ini tidak akan berdampak langsung terhadap dana pihak ketiga (DPK) atau simpanan nasabah.Baca Juga:
"Dana nasabah tidak otomatis dialihkan ke program pemerintah. Bank tetap mengelola dana dalam kerangka intermediasi biasa," ujarnya, Senin (20/4/2026).
Menurut Budi, dampak terhadap perbankan baru akan terasa apabila kualitas kredit yang disalurkan mengalami penurunan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi likuiditas, biaya pencadangan, hingga profitabilitas bank.
Ia menegaskan, selama prinsip kehati-hatian tetap dijaga, efek terhadap stabilitas perbankan akan sangat bergantung pada kualitas penyaluran kredit masing-masing bank.
"Efek ke DPK akan sangat bergantung pada kualitas underwriting, bukan semata adanya kewajiban laporan," jelasnya.
OJK sendiri tengah menggodok Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Aturan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan serta memastikan arah pembiayaan bank selaras dengan program prioritas nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, sebelumnya menyatakan bahwa regulasi tersebut akan mendorong bank lebih aktif menyalurkan kredit ke sektor strategis.
Program yang dimaksud antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Program 3 Juta Rumah, serta Koperasi Desa Merah Putih.
Meski demikian, Budi mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap perbankan. Menurutnya, persepsi bahwa bank menjadi perpanjangan tangan kebijakan fiskal bisa berdampak negatif.
"Kepercayaan nasabah bisa tergerus bila kredit dipersepsikan tidak lagi berbasis kelayakan usaha," katanya.
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menepung tawari jemaah calon haji Kabupaten Batu Bara Tahun 1447 Hijriah/2
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah menyambut kedatangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Bandar
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan praperadilan eks
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan Senin (20/4/2026). Mata uang Garuda terc
EKONOMI
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Haji 2026. Satgas ini dibentuk u
NASIONAL
JAKARTA Satgas gabungan Polri dan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggagalkan keberangkatan delapan warga negara Indonesia (WNI)
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat realisasi inve
NASIONAL
JAKARTA Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemnaker periode 20222025, Irvian Bobby Mahendro, mengungkap asalusul julukan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komnas HAM diminta mengajukan izin resmi ke Pengadilan Militer II08 Jakarta apabila ingin memeriksa empat tersangka dalam kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan jumlah pendaftar rekrutmen manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopde
EKONOMI