Mantan Kabid Dinas Pertanian Madina Didakwa Korupsi PSR Rp 1,9 M di PN Medan
MEDAN Mantan Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan Dinas Pertanian Mandailing Natal (Madina), Fauzan Lubis, didakwa melakukan tindak pidana k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mendorong perbankan untuk menyalurkan pembiayaan ke sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Kebijakan tersebut tengah disiapkan melalui revisi aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) agar bank nasional dapat lebih aktif mendukung program strategis pemerintah.
Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Budi Frensidy, menilai kebijakan ini tidak akan berdampak langsung terhadap dana pihak ketiga (DPK) atau simpanan nasabah.Baca Juga:
"Dana nasabah tidak otomatis dialihkan ke program pemerintah. Bank tetap mengelola dana dalam kerangka intermediasi biasa," ujarnya, Senin (20/4/2026).
Menurut Budi, dampak terhadap perbankan baru akan terasa apabila kualitas kredit yang disalurkan mengalami penurunan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi likuiditas, biaya pencadangan, hingga profitabilitas bank.
Ia menegaskan, selama prinsip kehati-hatian tetap dijaga, efek terhadap stabilitas perbankan akan sangat bergantung pada kualitas penyaluran kredit masing-masing bank.
"Efek ke DPK akan sangat bergantung pada kualitas underwriting, bukan semata adanya kewajiban laporan," jelasnya.
OJK sendiri tengah menggodok Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Aturan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan serta memastikan arah pembiayaan bank selaras dengan program prioritas nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, sebelumnya menyatakan bahwa regulasi tersebut akan mendorong bank lebih aktif menyalurkan kredit ke sektor strategis.
Program yang dimaksud antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Program 3 Juta Rumah, serta Koperasi Desa Merah Putih.
Meski demikian, Budi mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap perbankan. Menurutnya, persepsi bahwa bank menjadi perpanjangan tangan kebijakan fiskal bisa berdampak negatif.
"Kepercayaan nasabah bisa tergerus bila kredit dipersepsikan tidak lagi berbasis kelayakan usaha," katanya.
MEDAN Mantan Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan Dinas Pertanian Mandailing Natal (Madina), Fauzan Lubis, didakwa melakukan tindak pidana k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penikaman terhadap Ketua DPD Golkar
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) membongkar sindikat penyelundupan manusia
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyerahkan barang rampasan negara hasil tindak pidana korupsi kepada instansi pemeri
PEMERINTAHAN
JAKARTA Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengecam keras insiden kekerasan yang terjadi dalam laga Elite Pro Academy (EPA) U
OLAHRAGA
BANDA ACEH Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memperkuat kesiapsi
PEMERINTAHAN
PEMATANGSIANTAR Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Pematangsiantar pada Senin (20/4/2026) sore menyebabkan sejumlah ruas
PERISTIWA
BANDA ACEH Sebanyak 112 personel Kepolisian Daerah (Polda) Aceh mengikuti kegiatan donor darah yang digelar bersama Palang Merah Indones
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dikenal sebagai &039sultan&039
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang wilayah pesisir timur Honshu, Jepang, pada Senin (20/4/2026) siang. Badan Meteo
NASIONAL