KUHP Baru Ubah Arah Hukuman: Penjara Tak Lagi Jadi Andalan Utama
JAKARTA Pembaruan hukum pidana melalui Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menandai pergeseran besar dalam pendekatan pemid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya (Eselon I) dan pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Selasa (21/4/2026).
Pelantikan tersebut akan berlangsung di Gedung Djuanda I, Jakarta, mulai pukul 14.00 WIB.
Informasi ini dikonfirmasi oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan. Namun, hingga menjelang pelaksanaan, nama-nama pejabat yang akan dilantik beserta posisi yang diisi masih dirahasiakan.Baca Juga:
"Rencananya pukul 14.00 WIB ada pelantikan eselon I dan II. Teman-teman bisa standby di press room Djuanda 1 bila ingin meliput," demikian keterangan Biro KLI Kemenkeu.
Pelantikan ini merupakan bagian dari rangkaian penataan organisasi yang dilakukan Kementerian Keuangan sepanjang 2026. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya memperkuat kinerja birokrasi di tengah tantangan ekonomi global serta target penerimaan negara yang meningkat.
Tercatat, ini menjadi pelantikan skala besar ketiga yang dilakukan Menkeu Purbaya tahun ini. Sebelumnya, pada Januari 2026, Kemenkeu melakukan pengisian posisi strategis di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendorong pencapaian APBN.
Selanjutnya pada Maret 2026, dilakukan rotasi pejabat Eselon II di pusat dan daerah dengan fokus pada penguatan pengawasan internal dan kepatuhan.
Adapun pelantikan hari ini disebut-sebut berkaitan dengan restrukturisasi organisasi internal, khususnya di sektor pajak dan cukai, guna meningkatkan kinerja pengumpulan pendapatan negara.
Langkah ini juga sejalan dengan pernyataan Purbaya dalam pertemuannya dengan lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P) di Washington DC, yang menekankan adanya pembenahan struktur organisasi di tubuh Kementerian Keuangan.
Pelaku pasar dan dunia usaha kini menanti hasil pelantikan tersebut, termasuk siapa saja yang akan mengisi posisi strategis, mengingat peran vital Kemenkeu dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.*
(oz/dh)
JAKARTA Pembaruan hukum pidana melalui Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menandai pergeseran besar dalam pendekatan pemid
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Klub sepak bola PSMS Medan merayakan hari ulang tahun ke67 dalam suasana hangat di Aula Tengku H. Rizal Nurdin, Medan, Selasa mal
OLAHRAGA
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar kembali menjadi sorotan publik setelah tampil dalam sebuah acara televisi pascaberhentiny
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Poco resmi memperluas lini ponsel entrylevel dengan meluncurkan Poco M8s 5G ke pasar global. Perangkat ini menyasar pengguna ya
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehNatalius Pigai.Ramairamai membunuh kebenaran, agar bersamasama hidup dalam kebohongan.Pemerintahan kepemimpinan Presiden Prabowo su
OPINI
JAKARTA Tradisi menitip doa kepada jemaah haji masih banyak dilakukan masyarakat Muslim, terutama karena mereka dianggap sedang berada d
AGAMA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali menjadi salah satu skema pembiayaan yang paling banyak diburu pelaku usaha mikro, kecil, dan m
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam memperku
KESEHATAN
JAKARTA Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang Pelindungan Pekerj
NASIONAL