Sumut Bentuk 6.100 Koperasi Merah Putih, 98 Persen Sudah Terintegrasi Sistem Digital

MEDAN — pemerintah/" target="_blank">Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) terus mempercepat realisasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menjadi salah satu agenda penguatan ekonomi berbasis desa.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara, Ady Putra Parlaungan, menyebut hingga saat ini telah terbentuk 6.100 badan hukum KDKMP yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

"Saat ini telah terbentuk total 6.100 badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan," ujar Ady, Senin (25/5/2026).

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Digitalisasi Bansos di Medan, Target Validasi 792 Ribu KK dalam Sebulan

Ia menjelaskan, dari sisi tata kelola dan akuntabilitas, sekitar 98 persen koperasi tersebut telah terintegrasi dalam sistem digital SIMKOPDES (Sistem Informasi Koperasi Desa).

Integrasi ini disebut menjadi fondasi utama dalam memperkuat transparansi dan pengawasan koperasi di tingkat desa.

Selain penguatan sistem digital, pemerintah provinsi juga tengah mempercepat pembangunan infrastruktur fisik koperasi.

Saat ini, tercatat 1.685 titik lahan masih dalam tahap pembangunan, sementara 353 gerai koperasi telah rampung dan siap beroperasi.

Menurut Ady, koperasi yang dibangun tidak hanya difokuskan sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga diarahkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa.

Sejumlah gerai yang telah berjalan mencakup sembako, apotek, hingga layanan kesehatan dasar seperti klinik desa.

"Sebanyak 337 gerai sembako, apotek, hingga klinik desa sudah mulai beroperasi di beberapa wilayah," katanya.

Ia menambahkan, salah satu daerah yang menunjukkan progres signifikan adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan capaian pembangunan lebih dari 64 persen dari target.

Meski demikian, Ady menegaskan bahwa tantangan utama saat ini bukan hanya pembangunan fisik, melainkan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi.

Banyak pengurus koperasi, menurutnya, masih membutuhkan pelatihan teknis dan pendampingan kelembagaan.

"Pembinaan intensif akan terus dilakukan agar koperasi yang sudah dibentuk dapat dikelola secara profesional dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Pemprov Sumut menargetkan KDKMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui penguatan ekosistem usaha, simpan pinjam, serta layanan ekonomi lainnya berbasis komunitas.*

(ad)

Rico Waas Dorong Digitalisasi Bansos di Medan, Target Validasi 792 Ribu KK dalam Sebulan

Sumut Siap Gelar AFF U-19 2026! Tim Peserta Mulai Berdatangan

Mualem Hadiri Langsung RDP Revisi UUPA di DPR RI, Ini yang Dibahas

Petani Tebu Teriak! HPP Gula Tak Naik 3 Tahun, Harga Pupuk Naik Dua Kali Lipat

Pemerintah Siapkan 11.512 Proyek Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera, Anggaran Tembus Rp100,1 Triliun

Blackout Sumatera Utara Pulih 100 Persen, Bobby Nasution Minta Evaluasi Dampak Ekonomi