Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA – Nilai tukar rupiah berhasil ditutup menguat pada perdagangan Senin (1/6/2026) di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung. Mata uang Garuda tercatat naik 76 poin atau 0,43 persen ke level Rp17.805 per dolar Amerika Serikat (AS), dibandingkan posisi penutupan sebelumnya di Rp17.881 per dolar AS.
Penguatan rupiah terjadi seiring mulai berlakunya kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang mewajibkan eksportir menempatkan devisa hasil ekspor di dalam negeri sesuai ketentuan pemerintah.
Pengamat mata uang dan komoditas sekaligus Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, mengatakan kebijakan tersebut memberikan sentimen positif bagi pasar keuangan domestik sehingga turut menopang nilai tukar rupiah.Baca Juga:
"Pemerintah kini mewajibkan eksportir SDA merepatriasi DHE ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100 persen. Kebijakan ini menjadi salah satu faktor yang mendukung penguatan rupiah," ujar Ibrahim dalam riset hariannya, Senin (1/6/2026).
Dalam aturan terbaru, eksportir nonmigas diwajibkan menempatkan seluruh DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan. Sementara eksportir migas wajib menempatkan sedikitnya 30 persen DHE SDA selama tiga bulan.
Selain itu, pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan ekspor satu pintu secara bertahap mulai 1 Juni 2026. Meski implementasi penuh baru akan berlaku pada 1 Januari 2027, masa transisi diberikan agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri dengan sistem baru tersebut.
Menurut Ibrahim, evaluasi selama masa transisi sangat penting untuk memastikan kebijakan berjalan efektif tanpa mengganggu aktivitas ekspor maupun kepastian usaha.
Meski menguat, pergerakan rupiah masih dibayangi sejumlah sentimen eksternal. Pasar global saat ini masih mencermati perkembangan negosiasi gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang belum menunjukkan kemajuan signifikan.
Di sisi lain, meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, termasuk eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah di Lebanon, turut memicu kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tekanan inflasi global dan memengaruhi arah kebijakan suku bunga bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed).
"Investor kini semakin fokus pada kemungkinan kebijakan moneter AS ke depan serta sejumlah data ekonomi penting yang akan dirilis dalam waktu dekat," jelasnya.
Untuk perdagangan Selasa (2/6/2026), rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif dengan potensi berada pada kisaran Rp17.800 hingga Rp17.850 per dolar AS seiring pasar menunggu sinyal lanjutan dari kebijakan moneter global.*
(k/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK