Prabowo Ngamuk di Kejagung! Diserang 'Operasi' Buzzer Triliunan, Tegaskan Siap Mati demi Rakyat
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
JAKARTA - Kebijakan pemangkasan potongan aplikasi bagi pengemudi ojek online (ojol) dari 20 persen menjadi 8 persen hingga kini belum juga diterapkan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut aturan tersebut masih menunggu finalisasi Peraturan Presiden (Perpres) yang saat ini berada di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan proses penyusunan regulasi masih berlangsung sehingga implementasi kebijakan tersebut belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.
"Kita lagi nunggu dari Mensesneg finalisasinya. Itu ada di Mensesneg untuk Perpresnya," ujar Dudy di Jakarta, Senin (22/6/2026).Baca Juga:
Menurut Dudy, Kemenhub akan segera menindaklanjuti setelah Perpres selesai difinalisasi. Namun hingga saat ini, pihaknya belum dapat memastikan kapan aturan tersebut mulai diberlakukan kepada seluruh perusahaan aplikasi transportasi online.
Saat ditanya mengenai target penerapan kebijakan tersebut, Dudy menegaskan perlu adanya koordinasi lanjutan dengan Kemensetneg.
"Harus berkoordinasi sama Mensesneg," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan penurunan potongan aplikasi bagi pengemudi ojol dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2026. Melalui kebijakan tersebut, pengemudi diharapkan memperoleh porsi pendapatan lebih besar dari setiap transaksi yang dilakukan.
Meski demikian, hingga akhir Juni 2026 para pengemudi ojol disebut masih menerima skema potongan lama sebesar 20 persen.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mempertanyakan implementasi kebijakan tersebut karena belum dirasakan langsung oleh para pengemudi di lapangan.
Menurut Said, Perpres Nomor 27 Tahun 2026 telah mengatur bahwa potongan aplikator ditetapkan sebesar 8 persen, sementara pengemudi memperoleh bagian 92 persen.
"Tapi sampai hari ini, kawan-kawan ojol nggak terima. Ini di mana masalahnya? Padahal perintah dalam Perpres tersebut, potongan aplikator itu 8 persen dan driver dapat 92 persen," kata Said Iqbal.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga belum memberikan kepastian terkait waktu penerapan aturan tersebut dan meminta semua pihak menunggu proses finalisasi regulasi selesai.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen TennisFest Medan 2026. Dukungan
OLAHRAGA
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menaruh perhatian pada penguatan kinerja dan pembenahan pengelolaan pasar dalam penyusunan Rencana Ker
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyiapkan 34 jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani sidang perdana mantan Jaksa Agung Muda Tindak P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Relawan Militan Gibran 08 Nusantara menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemil
POLITIK
JAKARTA, BITVONLINE.COM Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 t
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ija
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang memp
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan berwenang mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presid
POLITIK