BREAKING NEWS
Selasa, 14 Juli 2026

Kabar Baik untuk Nelayan! Prabowo Tetapkan Harga BBM Khusus Kapal 30-200 GT, Turun Jadi Rp15.000 per Liter

Dharma - Selasa, 14 Juli 2026 11:16 WIB
Kabar Baik untuk Nelayan! Prabowo Tetapkan Harga BBM Khusus Kapal 30-200 GT, Turun Jadi Rp15.000 per Liter
Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Senin (13/7/2026). (foto: Setkab/ig)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

"Oleh karena itu, Pak Menteri ESDM akan mengeluarkan regulasi terkait subsidi tersebut, yang besarnya sekitar Rp3.600 per liter akan dibiayai oleh BPDP," ujarnya.

Pemerintah juga menetapkan kuota penyaluran BBM dengan harga khusus tersebut sebanyak 400.000 ton untuk periode enam bulan ke depan.

Airlangga menyebut BPDP memiliki kemampuan pendanaan untuk mendukung program tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha perikanan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan harga khusus BBM tersebut bertujuan memberikan kepastian usaha bagi para pelaku sektor perikanan, terutama nelayan dengan kapal berukuran 30 GT ke atas.

"Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan. Dengan harga Rp15 ribu ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 GT ke atas," kata Bahlil.

Ia memastikan Kementerian ESDM segera menerbitkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti," ujarnya.

Bahlil juga menegaskan dukungan harga BBM bagi nelayan tersebut sepenuhnya menggunakan dana BPDP dan tidak berasal dari APBN.

Selain menyiapkan aturan pelaksanaan, pemerintah juga akan melakukan pengawasan agar kebijakan harga khusus BBM tersebut benar-benar diterima oleh nelayan yang membutuhkan.

Bahlil mengatakan lokasi penyaluran BBM akan dikoordinasikan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mencegah adanya penyalahgunaan.

"Ini nanti agar tidak disalahgunakan, titik-titiknya akan dikoordinasikan dengan Menteri Perikanan. Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan kemudian salah dipergunakan," tegas Bahlil.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap biaya operasional nelayan dapat lebih terkendali, produktivitas sektor perikanan meningkat, serta kesejahteraan pelaku usaha perikanan semakin membaik.* (di/ad)

Editor
: Raman Krisna
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Kapolri: Ada Pihak yang Ingin Memecah TNI-Polri
Pemkab Deli Serdang Siapkan Rp13,6 Miliar untuk Relokasi SMP Negeri 2 Galang Usai Polemik Lahan
Prabowo Minta TNI, Polri, hingga Kejaksaan Introspeksi: Tidak Ada yang Istimewa di Hadapan Hukum
Wali Kota Medan Rico Waas Dorong Optimalisasi PAD, Kurangi Ketergantungan Dana Transfer Pemerintah Pusat
Wali Kota Tanjungbalai Beri Semangat Kontingen Kwarcab di JAMDASU XI 2026, Dorong Generasi Muda Berkarakter
Wali Kota Tanjungbalai Dorong Kolaborasi dengan Badan Mutu KKP untuk Tingkatkan Kualitas Hasil Kelautan dan Perikanan
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru