Pemprov Sumut Kebut Pembangunan Infrastruktur 2026, Sebanyak 41 Proyek Fisik Sudah Berjalan
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat pelaksanaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur pada tahun an
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Pemerintah memberikan kebijakan baru untuk membantu pelaku usaha perikanan.
Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan pemberian harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi pengusaha nelayan yang menggunakan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT).
Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya menekan beban biaya operasional nelayan, terutama akibat tingginya harga BBM non-subsidi yang selama ini menjadi salah satu komponen utama dalam kegiatan penangkapan ikan.Baca Juga:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keputusan pemberian harga khusus BBM tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo di Kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Senin (13/7/2026).
Menurut Airlangga, sebelumnya harga BBM non-subsidi sempat mencapai Rp21.300 per liter.
Kondisi tersebut dinilai cukup memberikan tekanan terhadap pelaku usaha perikanan, khususnya nelayan dengan kapal berkapasitas besar.
Sementara nelayan dengan kapal di bawah 30 GT telah mendapatkan BBM dengan harga Rp6.800 per liter.
Karena itu, pemerintah memutuskan memberikan perlakuan khusus bagi nelayan yang menggunakan kapal berukuran 30 hingga 200 GT.
"Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter," kata Airlangga.
Airlangga menjelaskan harga rata-rata produksi solar dalam negeri berada di kisaran Rp18.600 per liter.
Dengan adanya harga khusus tersebut, terdapat selisih sekitar Rp3.600 per liter yang akan ditanggung melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Menurutnya, mekanisme tersebut dipilih agar kebijakan bantuan harga BBM tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Oleh karena itu, Pak Menteri ESDM akan mengeluarkan regulasi terkait subsidi tersebut, yang besarnya sekitar Rp3.600 per liter akan dibiayai oleh BPDP," ujarnya.
Pemerintah juga menetapkan kuota penyaluran BBM dengan harga khusus tersebut sebanyak 400.000 ton untuk periode enam bulan ke depan.
Airlangga menyebut BPDP memiliki kemampuan pendanaan untuk mendukung program tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha perikanan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan harga khusus BBM tersebut bertujuan memberikan kepastian usaha bagi para pelaku sektor perikanan, terutama nelayan dengan kapal berukuran 30 GT ke atas.
"Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan. Dengan harga Rp15 ribu ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 GT ke atas," kata Bahlil.
Ia memastikan Kementerian ESDM segera menerbitkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.
"Kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti," ujarnya.
Bahlil juga menegaskan dukungan harga BBM bagi nelayan tersebut sepenuhnya menggunakan dana BPDP dan tidak berasal dari APBN.
Selain menyiapkan aturan pelaksanaan, pemerintah juga akan melakukan pengawasan agar kebijakan harga khusus BBM tersebut benar-benar diterima oleh nelayan yang membutuhkan.
Bahlil mengatakan lokasi penyaluran BBM akan dikoordinasikan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mencegah adanya penyalahgunaan.
"Ini nanti agar tidak disalahgunakan, titik-titiknya akan dikoordinasikan dengan Menteri Perikanan. Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan kemudian salah dipergunakan," tegas Bahlil.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap biaya operasional nelayan dapat lebih terkendali, produktivitas sektor perikanan meningkat, serta kesejahteraan pelaku usaha perikanan semakin membaik.* (di/ad)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat pelaksanaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur pada tahun an
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat harus dimanfaatkan seca
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tetap berada dalam
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajak masyarakat untuk membangun optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional setelah S&
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan awal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuanga
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah. Strategi yang dipilih justru memperkuat penerimaan
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa DPR tidak pernah menolak pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampa
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Empat orang terlapor dalam kasus dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dokter Eliza Princila Pakaenoni atau Dokter Icha menjalani
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Apple resmi membuka akses iOS 27 Public Beta bagi pengguna iPhone yang ingin lebih dulu mencoba berbagai fitur terbaru sebelum v
SAINS DAN TEKNOLOGI
WONOSOBO Nama seorang bayi lakilaki asal Dusun Prigi, Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, menjadi perha
NASIONAL