Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
Menurut Bahlil, proyek yang telah direncanakan sejak 28 tahun lalu tersebut sempat tertunda akibat perdebatan terkait konsep pembangunan, apakah fasilitas utama dibangun di laut (offshore) atau darat (onshore).
"Pada hari ini, 16 Juli 2026, ini menandai babak baru proyek Abadi Masela yang sudah dicanangkan 28 tahun lalu, sudah 6 presiden, Presiden Prabowo Subianto-lah yang bisa mengeksekusi hari ini," kata Bahlil.
Bahlil mengatakan, melalui arahan Presiden Prabowo, pemerintah akhirnya menyelesaikan berbagai perdebatan dan mendorong percepatan pelaksanaan proyek tersebut.
"Saya harus sampaikan karena proyek ini sudah lama terkatung-katung, perdebatannya antara di laut atau di darat, dan ini perdebatan sudah sangat panjang," ujarnya.
"Tapi atas bimbingan, arahan, dan perintah kepada kami sebagai pembantu Presiden untuk segera mengeksekusi, melakukan asistensi, dan memberikan penegasan kepada seluruh konsesi-konsesi perizinan minyak atau gas yang telah diberikan, yang sudah selesai POD tapi tidak bisa dilaksanakan segera diberikan instruksi cepat. Maka atas dasar itu, surat peringatan pertama kepada invest kita layangkan dan alhamdulillah hari ini kita lakukan groundbreaking untuk pembangunan berikutnya," lanjut Bahlil.
Investasi USD20,9 Miliar dan Serap Ribuan Tenaga Kerja
Proyek LNG Abadi Masela berada sekitar 170-180 kilometer di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Proyek ini dikembangkan melalui skema cost recovery Production Sharing Contract (PSC) oleh INPEX Masela Ltd sebagai operator.
Komposisi kepemilikan proyek tersebut terdiri atas INPEX Masela Ltd sebesar 65 persen, PT Pertamina (Persero) sebesar 20 persen, dan Petronas sebesar 15 persen.
Nilai investasi proyek ini mencapai USD20,9 miliar atau sekitar ratusan triliun rupiah.
Nantinya, proyek tersebut ditargetkan mampu memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun (MTPA), menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 MMSCFD, serta menghasilkan kondensat sekitar 35.000 barel per hari.
Setelah melewati proses pengembangan sejak kontrak ditandatangani pada 1998, proyek ini akhirnya memasuki tahap konstruksi.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK