JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2026 mencapai US$453,4 miliar. Angka tersebut tumbuh 4,4% secara tahunan (year on year/yoy), dengan rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 30,6%.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan posisi ULN Indonesia pada periode tersebut masih terjaga. Kenaikan ULN terutama dipengaruhi peningkatan utang sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi ULN swasta yang lebih rendah.
Posisi ULN pemerintah pada triwulan II 2026 mencapai US$216,3 miliar atau tumbuh 2,9% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 3,8% secara tahunan.Baca Juga:
BI menyebut peningkatan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN). Kondisi tersebut dinilai mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga.
Pemerintah juga berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang tepat waktu. Pengelolaan ULN dilakukan secara pruden, terukur, dan fleksibel agar pembiayaan dapat dilakukan secara efisien dan optimal.
Sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN, ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaan utang.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah antara lain digunakan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22% dari total ULN pemerintah. Kemudian administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 20,6%, jasa pendidikan 16,2%, konstruksi 11,5%, serta transportasi dan pergudangan 8,5%.
BI menilai posisi ULN pemerintah masih relatif aman dan terkendali karena hampir seluruhnya merupakan utang jangka panjang.
Sementara itu, ULN bank sentral meningkat terutama dipengaruhi naiknya kepemilikan nonresiden terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Kondisi tersebut sejalan dengan operasi moneter pro-market serta upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Di sisi lain, posisi ULN swasta pada triwulan II 2026 tercatat sebesar US$194,6 miliar. Angka tersebut mengalami kontraksi 0,6% secara tahunan, membaik dibandingkan kontraksi 1,3% pada triwulan sebelumnya.
Perkembangan ULN swasta terutama dipengaruhi oleh ULN lembaga keuangan yang mengalami kontraksi 3,4% secara tahunan, membaik dibandingkan kontraksi 6,3% pada triwulan I 2026.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terutama berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang sekitar 79,4% dari total ULN swasta.
ULN swasta juga masih didominasi utang jangka panjang dengan pangsa 75,7% dari total ULN swasta.
Secara keseluruhan, BI menyatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal itu didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya, rasio ULN terhadap PDB sebesar 30,6%, serta dominasi ULN jangka panjang yang mencapai 82,1% dari total ULN.
BI bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi untuk memantau perkembangan ULN. Pengelolaan utang luar negeri akan terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap meminimalkan risiko terhadap stabilitas perekonomian.* (an/dh)
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah meminta Pengadilan Negeri (PN) Jakarta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengajukan permohonan persetujuan DPR RI untuk menjual satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara. Penga
NASIONAL
NIAS SELATAN Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 6,1 mengguncang wilayah Nias Selatan, Sumatera Utara, Selasa (18/8/2026) siang. Berdasar
PERISTIWA
JAKARTA DPR RI menyetujui 11 calon hakim agung dan 3 hakim ad hoc Mahkamah Agung (MA) dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakart
NASIONAL
JAKARTA Rapat paripurna DPR RI menyetujui Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI) masa jabatan 20262031. Penetapan t
NASIONAL
JAKARTA Pimpinan dan anggota DPR RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta sejumlah menteri terkait akan berangkat ke Nusa Te
NASIONAL
NABIRE Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan masyarakat Papua memiliki hak untuk menyampaikan tuntutan terkait kesejah
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya mengamankan 21 orang menjelang rangkaian aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta, Selasa (18/8/2026). Polisi menyeb
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut mengaku dalam kondisi kurang sehat saat menjalani sidang perkara dugaan k
HUKUM DAN KRIMINAL
