Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA – Kenaikan harga avtur mulai memengaruhi ruang penyesuaian tarif penerbangan nasional.
Pemerintah memberikan keleluasaan kepada maskapai untuk menerapkan fuel surcharge (FS) lebih tinggi setelah rata-rata harga bahan bakar pesawat mengalami kenaikan pada September 2026.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menetapkan batas maksimal fuel surcharge untuk penerbangan penumpang kelas ekonomi menjadi 40 persen dari tarif batas atas (TBA) sesuai kelompok layanan.Baca Juga:
Batas tersebut meningkat dibandingkan ketentuan sebelumnya yang menetapkan FS maksimal sebesar 30 persen.
Kebijakan itu diambil setelah pemerintah mengevaluasi perkembangan harga avtur yang ditetapkan penyedia bahan bakar penerbangan.
Berdasarkan publikasi harga per 1 September 2026, rata-rata harga avtur nasional tercatat Rp23.315 per liter atau meningkat sekitar 6,5 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan perubahan batas maksimal FS merupakan bagian dari evaluasi berkala pemerintah terhadap komponen tarif penerbangan.
"Dengan mempertimbangkan perkembangan harga avtur tersebut, besaran biaya tambahan (fuel surcharge) yang dapat diterapkan oleh badan usaha angkutan udara untuk tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi menjadi maksimal 40% dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan, dari sebelumnya maksimal 30%," kata Lukman dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).
Pemerintah menegaskan kenaikan batas maksimal fuel surcharge tidak berarti seluruh maskapai akan langsung menerapkan FS sebesar 40 persen.
Angka tersebut merupakan batas tertinggi yang diperbolehkan.
Besaran FS yang dikenakan kepada penumpang tetap menjadi keputusan masing-masing badan usaha angkutan udara.
Maskapai dapat menetapkan biaya tambahan di bawah batas maksimal tersebut dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan strategi bisnis.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK