Politikus PDIP Prediksi Kopdes Merah Putih Berpotensi Gagal Lebih dari 90 Persen: Jadi Beban Negara Bertahun-tahun

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, mengkritik program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai program tersebut berisiko gagal apabila pembangunan dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan bisnis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Deddy bahkan memperkirakan potensi kegagalan program itu dapat melampaui 90 persen.

Baca Juga:

• Elektabilitas Prabowo Disebut Terus Menurun, Pengamat Ungkap Lima Faktor Penyebab

Menurut dia, persoalan perencanaan, pendanaan, hingga pemilihan lokasi berisiko membuat koperasi menjadi beban negara dalam jangka panjang.

"Kopdes ini berpotensi gagal lebih dari 90 persen dan jadi beban hingga bertahun-tahun ke depan. Saya khawatir di tahun-tahun mendatang akan banyak orang yang harus berhadapan dengan hukum karena pelaksanaan proyek ini yang cenderung sembrono," kata Deddy kepada wartawan, Sabtu (17/10/2026).

Deddy menilai konsep Koperasi Desa Merah Putih bermasalah sejak awal karena pembentukannya dianggap tidak berangkat dari inisiatif masyarakat desa.

Menurut dia, program tersebut lebih banyak dirancang dari pemerintah pusat dan diterapkan dengan pola seragam di berbagai daerah.

Ia berpendapat, setiap desa memiliki karakteristik, potensi ekonomi, serta kebutuhan masyarakat yang berbeda.

Karena itu, model bisnis koperasi seharusnya disesuaikan dengan kondisi lokal, bukan menggunakan pola yang sama untuk seluruh wilayah.

Deddy juga menyoroti sumber pendanaan program tersebut.

Ia menilai penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan Kopdes berpotensi mengurangi anggaran yang dibutuhkan masyarakat untuk membangun infrastruktur dan memenuhi kebutuhan dasar desa.

Selain Dana Desa, menurut dia, program itu juga menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui kementerian serta melibatkan bank milik negara.

Elektabilitas Prabowo Disebut Terus Menurun, Pengamat Ungkap Lima Faktor Penyebab

Polemik Ijazah Gibran Tak Berakhir Usai Putusan MK, Pengamat Sebut Peta Politik 2029 Makin Terbuka

Jelang 2 Tahun Prabowo-Gibran, YLBHI Sebut Pemerintahan Makin Jeblok dan Mengkhawatirkan

Membaca Prabowo Menyerap Kekuasaan

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Akademisi Soroti Kepercayaan Publik dan Komunikasi Pemerintah

Hak Angket Ijazah Gibran Menguat, Ray Rangkuti Nilai Jokowi Mulai Panik