JAKARTA – Proses mediasi antara Nikita Mirzani dan dokter Reza Gladys terkait dugaan Perbuatan Melawan Hukum berakhir tanpa kesepakatan.
Tawaran perdamaian senilai Rp200 miliar yang diajukan kubu Nikita ditolak mentah-mentah oleh pihak Reza Gladys, bahkan mereka justru mengajukan tuntutan kerugian yang jauh lebih besar, mencapai Rp504 miliar.
Kuasa hukum Nikita, Marulitua Sianturi, membenarkan bahwa proposal kliennya ditolak tanpa kompromi.Baca Juga:
"Kami sudah menyelesaikan proses mediasi dengan agenda jawaban para tergugat. Poin pertama, mereka menolak proposal yang diajukan para penggugat, yaitu Rp200 miliar," ujar Marulitua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/11).
Di kubu seberang, tim hukum Reza Gladys yang dipimpin Surya Batubara dan Robert Paruhum menegaskan, pihaknya bersikeras dengan angka kerugian Rp504 miliar.
"Pihak penggugat mengajukan Rp200 miliar minggu lalu. Kami minggu ini Rp504 miliar. Selisihnya Rp304 miliar. Kami mau sepakat untuk berdamai jika selisih ini diberikan kepada kami," kata Surya.
Marulitua menilai tuntutan tersebut tidak relevan dalam konteks mediasi.
"Kalau tadi didalilkan ada kerugian Rp4 miliar dan Rp500 miliar, saya kira itu irasional. Kalau mau gugatan balik melalui rekonvensi, silakan. Tapi selesaikan dulu proses mediasi ini," tambahnya.
Tuntutan Rp504 miliar dari pihak Reza Gladys terdiri dari kerugian materiel Rp4 miliar dan kerugian imateriel Rp500 miliar.
Kuasa hukum Reza, Robert Paruhum, menegaskan angka ini mencerminkan dampak kasus pemerasan yang menyeret nama Nikita Mirzani.
"Setelah kasus ini, fokus dr. Reza jadi terganggu. Bisnisnya terdampak, dan yang paling berat adalah reputasinya jatuh akibat framing negatif serta perundungan masif di media sosial," ujar Robert.
Sementara itu, tim Nikita tetap menilai tuntutan Rp504 miliar tidak masuk akal, terutama karena hingga saat ini belum ada bukti yang menunjukkan produk Reza Gladys bermasalah.
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut tiga terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih setibanya di Ta
NASIONAL
NEW YORK Sekretaris Jenderal Perserikatan BangsaBangsa, Antonio Guterres, mendesak kelompok Hizbullah untuk mematuhi gencatan senjata a
INTERNASIONAL
JAKARTA Pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dijuluki Sultan Kemnaker, Irvian Bobby Mahendro, mengajukan diri sebagai s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Universitas Indonesia menonaktifkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum yang diduga terlibat kasus pelecehan seksual. Penonaktifan terse
NASIONAL
MEDAN Polemik pelaporan terhadap Muhammad Jusuf Kalla oleh sebuah organisasi masyarakat (ormas) berlatar agama tertentu, dinilai berujun
AGAMA
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo menanggapi santai kabar Rismon Sianipar yang telah mengantongi salinan Surat Perintah Penghentian Pen
POLITIK
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta agar kebijakan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
NASIONAL
KARAWANG Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa serikat pekerja bukanlah lawan perusahaan, melainkan mitra strategis dalam m
NASIONAL
BANDA ACEH Cuaca di wilayah Provinsi Aceh pada hari ini diprakirakan didominasi hujan disertai petir di sejumlah daerah. Suhu udara berk
NASIONAL
