Harga Tiket PRSU 2026 Jadi Perbincangan, Panitia Buka Suara
MEDAN Panitia Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 Tahun 2026 memberikan penjelasan terkait kebijakan harga tiket masuk (HTM) yang seb
PEMERINTAHAN
Jakarta – Proses penahanan I Wayan Agus Suartama alias Agus Buntung, tersangka pelecehan seksual, diwarnai tangisan dari keluarga. Agus, yang merupakan penyandang tunadaksa, akan menjalani masa tahanan selama 20 hari mulai Kamis (9/1/2025). Ia ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam suasana emosional, Agus memohon kepada jaksa agar diberikan penahanan rumah, mengingat kondisinya yang tidak mampu melakukan aktivitas sendiri dan memerlukan bantuan orang lain. “Saya mohon pak biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, ini saja terus terang saya tahan kencing,” ungkap Agus sambil menangis di hadapan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka.
Agus yang dibantu ibunya, Ni Gusti Ayu Ari Padni, merasa khawatir dengan kondisi anaknya yang harus menjalani masa tahanan meskipun memiliki keterbatasan fisik. “Tidak bisa sendiri, mau cebok mau apa, kalau dia normal saya lepas,” tuturnya, terisak. Pihak kuasa hukum Agus, Kurniadi, juga menilai penahanan Agus sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Ia menyatakan bahwa penahanan Agus seharusnya memperhatikan kondisi fisik dan psikologisnya sebagai penyandang disabilitas. “Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis, Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya,” jelas Kurniadi.
Kurniadi telah mengajukan permohonan agar Agus kembali dijadikan tahanan rumah, dengan alasan bahwa pelaku adalah penyandang disabilitas yang memerlukan perhatian khusus. Agus yang tidak memiliki kedua tangan ditempatkan di ruang khusus di Lapas Kelas IIA Kuripan. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, memastikan bahwa Agus akan mendapatkan pendampingan selama menjalani masa tahanan.
Meskipun Agus berstatus penyandang disabilitas, penahanannya sudah memenuhi aspek hasil visum dan pemeriksaan psikologis. “Yang bersangkutan terpenuhi syarat objektif dan perbuatannya,” kata Ivan Jaka, menjelaskan bahwa penahanan Agus sudah sesuai prosedur. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, juga mengungkapkan bahwa permohonan penahanan rumah dari Agus adalah hal yang umum terjadi, meskipun mereka tetap menjaga dan mengantisipasi hal tersebut.
Ruang tahanan yang akan ditempati Agus sudah diperiksa oleh Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah (KDD), dan telah disiapkan ruang khusus untuk disabilitas. Sebelum dibawa ke Kejari Mataram, berkas perkara Agus telah diserahkan setelah dinyatakan P21 pada 7 Januari 2025.
Kombes Pol Syarif Hidayat dari Ditreskrimum Polda NTB mengungkapkan bahwa proses pemeriksaan terhadap Agus telah dilakukan untuk memastikan kesehatannya sebelum penyerahan ke Kejaksaan. Agus dijerat dengan pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp 600 juta.
(christie)
MEDAN Panitia Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 Tahun 2026 memberikan penjelasan terkait kebijakan harga tiket masuk (HTM) yang seb
PEMERINTAHAN
BATU BARA Dewan Pimpinan Daerah (DPD) BAPERA bersama Satuan Mahasiswa (SATMA) BAPERA Kabupaten Batu Bara menyampaikan pernyataan sikap
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Sebuah mobil mewah milik Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, ditemukan dan disita oleh penyidik Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa yang bersum
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara mengalami peningkatan signifikan
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta baru dalam penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkung
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Binjai meminta Pemerintah Kota Binjai memastikan setiap penggunaan anggaran daer
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
PEMERINTAHAN
GAYO LUES Perjuangan para prajurit TNI membuka akses bagi masyarakat di wilayah pedalaman Aceh mendapat perhatian. Dengan medan yang sul
NASIONAL
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial RA
HUKUM DAN KRIMINAL