BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
JAKARTA -Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendorong agar penindakan terhadap Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman, yang diduga terlibat dalam kasus narkoba dan pencabulan anak di bawah umur, dilakukan secara simultan baik dari sisi etik maupun pidana.
Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, menegaskan bahwa kasus ini harus diproses secara transparan.
"Kami berharap kasus ini langsung lanjut secara simultan ke pidana. Satu, soal narkobanya dicek apakah betul atau tidak. Kedua, kasus kekerasan seksualnya," ujar Anam, Selasa (4/3/2025).
Anam juga meyakini bahwa Propam Polri sedang menjalankan pemeriksaan terhadap AKBP Fajar, yang telah diamankan sejak Kamis (20/2/2025).
Ia mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh kepolisian dalam menangani kasus tersebut.
"Yang kita anggap langkah positif adalah kasus-kasus seperti ini oleh kepolisian, khususnya oleh Propam, tidak tinggal diam. Mereka langsung aktif bergerak, memproses pelanggaran dan potensi kejahatan yang dilakukan oleh anggota," tambahnya.
Ketua Kompolnas, Budi Gunawan, memastikan bahwa pihaknya juga turut mengawasi jalannya proses hukum.
"Kami dari Kompolnas juga menurunkan tim untuk langsung mengawasi penanganan kasus ini," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta Timur, Senin (3/3/2025).
Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman, ditangkap oleh Propam Mabes Polri di salah satu hotel di Kupang, NTT, pada 20 Februari 2025, terkait dugaan penyalahgunaan narkoba dan pencabulan anak di bawah umur.
Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, mengatakan bahwa saat ini AKBP Fajar tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mabes Polri.
Harta Kekayaan Menurun Drastis
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN