Kejagung: Kasus Toni Aji dengan Amsal Sitepu Berbeda
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriatna menegaskan bahwa perkara korupsi pembuatan website desa di
HUKUM DAN KRIMINAL
SEMARANG -Kepala Desa Ujung-ujung, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses jual beli tanah milik warga.
Kasus ini kini dalam penyelidikan Unit III Satreskrim Polres Semarang yang telah memeriksa sedikitnya enam orang saksi.
Kasus ini bermula ketika Tri Setyorini, pemilik tanah seluas 1.030 meter persegi, hendak mengurus peralihan surat tanah dari blangko lama ke sertifikat resmi yang akan dijual dengan nilai transaksi sebesar Rp 300 juta.
Namun, proses tersebut mendadak menemui hambatan karena adanya permintaan dana dari kepala desa setempat.
Zaky Musafa, kerabat Tri Setyorini, menuturkan bahwa kepala desa meminta uang sebesar Rp 5 juta sebagai syarat untuk memberikan tanda tangan dan stempel yang diperlukan dalam proses jual beli.
Tidak hanya itu, pihak desa juga disebut meminta pengganti dana pemotongan pohon sebesar Rp 20 juta.
"Kalau tidak diberi, kepala desa tidak mau tanda tangan. Padahal, secara legal semua sudah sesuai dan tidak ada kendala di BPN," ungkap Zaky kepada awak media, Senin (12/5/2025).
Karena terdesak, Tri Setyorini mentransfer Rp 2,5 juta ke rekening pribadi atas nama Samroni, sementara Zaky turut membantu dengan mengirimkan tambahan Rp 1,5 juta.
Meskipun demikian, tekanan tersebut membuat pembeli tanah mengurungkan niat, menyebabkan kerugian secara moril maupun materiel bagi pihak penjual.
Keluarga Tri Setyorini akhirnya melaporkan dugaan pungli ini ke Polres Semarang.
Kasi Humas Polres Semarang, AKP Pri Handayani, membenarkan bahwa laporan sudah ditindaklanjuti dan sejumlah saksi telah diperiksa.
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriatna menegaskan bahwa perkara korupsi pembuatan website desa di
HUKUM DAN KRIMINAL
SAMARINDA Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa pada 21 April 2026 di gedung DPRD Kaliman
PERISTIWA
TANJAB TIMUR Camat Kuala Jambi, Wahyu Setiawan, menghadiri Musyawarah Desa (Musdes) Khusus Ketahanan Pangan yang digelar di Aula Kantor
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menegaskan perannya sebagai penjaga keterbukaan informasi
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama DPRD menetapkan 20 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Program Pembentuka
PEMERINTAHAN
MEDAN Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Dinkes Sumut) tengah mendalami dugaan malapraktik di Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah Medan yang meny
KESEHATAN
JAKARTA Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 20
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, tidak berk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memburu Jesaya Ginting, pemilik CV Simalem Agro Technofarm (CV ATS), yang telah dit
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Deliserdang mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasu
PEMERINTAHAN