Bongkar Korupsi USU, IAW: Jika Tak Ditindak, USU Bisa Jadi Laboratorium Korupsi Abadi

Praktik pungutan liar ini pernah diungkap audit Kemendikbud 2021 namun pelaku hanya mendapat peringatan.

Iskandar menyebut hal ini sebagai budaya "fee under the table" yang sudah mengakar.

Korupsi juga merambah proyek gedung laboratorium teknik dengan mark up Rp4,2 miliar, material tak sesuai spesifikasi, dan pembangunan asrama mahasiswa yang dibayar lunas meski progres fisik hanya 70 persen.

Kontraktor pelaksana proyek bahkan kabur tanpa sanksi karena kontrak tanpa klausul penalti.

Iskandar menyatakan bahwa dana penelitian yang mencapai Rp12 miliar per tahun kerap hilang tanpa laporan pertanggungjawaban.

LPPM USU diduga hanya menjadi "ATM" pejabat, sehingga peneliti asli sulit mendapatkan dana.

IAW merekomendasikan empat langkah radikal untuk membongkar kasus ini: audit forensik oleh KPK untuk proyek di atas Rp10 miliar, digitalisasi aset berbasis blockchain untuk transparansi, sanksi pidana bagi pelaku pungli dan mark-up, serta publikasi LHP 10 tahun terakhir sebagai bentuk akuntabilitas.

Hingga kini, rektorat USU menolak membuka data terkait kasus ini.

"Sepertinya mereka takut jika terungkap jaringan mafia keuangan kampus," pungkas Iskandar.

Kasus ini menegaskan bahwa korupsi di USU bukan pelanggaran sesaat, melainkan sudah sistemik.

Jika rekomendasi diabaikan, USU berpotensi menjadi "laboratorium korupsi abadi" di dunia pendidikan Indonesia.*

(gl/a008)