Mahfud MD: Kehadiran Jokowi di Sidang Ijazah Bergantung Keputusan Hakim
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menilai keputusan mengenai perlu atau t
POLITIK
MEDAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara dari Fraksi Partai NasDem, Berkat Kurniawan Laoli, mengungkap praktik pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik) Nias Selatan terhadap guru penerima tunjangan daerah terpencil (Dacil).
Dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang berlangsung Kamis (22/5), Berkat menyampaikan langsung kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut soal keluhan dari para guru SMA/SMK penerima tunjangan Dacil di wilayah tersebut.
"Semalam di paripurna saya sampaikan kepada gubernur dan wakil gubernur terkait laporan dan keluhan dari guru-guru di Nias Selatan. Dugaan pungli ini sangat meresahkan," ujar Berkat kepada wartawan, Jumat (23/5/2025).
Berkat menjelaskan bahwa meskipun dana tunjangan disalurkan langsung ke rekening para guru, namun ada "kesepakatan tidak resmi" yang memaksa para guru menyetor kembali sebagian dana kepada oknum ASN.
"Dana memang dikirim ke rekening masing-masing guru, tetapi kemudian para guru diminta menyetor kembali sebesar 30 persen dari tunjangan tersebut kepada oknum yang sudah ditunjuk," katanya.
Ia menyebutkan bahwa terdapat bukti transfer dari sejumlah guru sebagai penguat laporan ini.
Mirisnya, para guru yang enggan menyetor diancam akan dicoret dari daftar penerima tunjangan Dacil.
"Bayangkan, dari 300 guru penerima, jika setiap orang dipotong 30 persen, jumlah yang dikumpulkan sangat besar. Apalagi sebagian besar penerima adalah guru tidak tetap (GTT) dengan gaji hanya sekitar Rp500 ribu per bulan," tambahnya.
Lebih jauh, Berkat meyakini bahwa praktik serupa juga bisa terjadi di daerah lain, namun belum ada yang berani mengungkapnya.
Ia mendesak pemerintah provinsi dan aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan tersebut.
"Tadi Pak Wakil Gubernur menanyakan apa itu Dacil, dan beliau bilang akan menindaklanjuti. Kita berharap laporan ini bisa jadi langkah awal untuk bersih-bersih birokrasi pendidikan dari oknum-oknum yang mencederai hak para guru," tutupnya.*
(sp/a008)
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menilai keputusan mengenai perlu atau t
POLITIK
JAKARTA Pemerintah melakukan penyempurnaan konsep pelatihan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dipers
NASIONAL
DALLAS Timnas Spanyol memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Portugal dengan skor tipis 10 pada babak 16 be
OLAHRAGA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, di Istana Mer
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dijadwalkan membacakan putusan gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait s
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah mengusut tuntas kasus tewasnya seorang ibu hamil bernama Melkiana Duwita
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) mulai menyusun materi edukasi sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran budaya lesbian, gay, bisek
PEMERINTAHAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin secara resmi melepas Kontingen Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Asahan yang akan mengi
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah (Rakorpem) di lingkungan Pemerintah Kota (Pem
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nas
PEMERINTAHAN