JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan fokus mendalami peran pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Penyidik tengah menelisik distribusi dan harga jual kuota haji khusus yang dikelola travel-travel haji.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah penyedia jasa travel haji dilakukan untuk mengetahui jumlah kuota yang mereka peroleh serta besaran pembayaran untuk setiap kuota.
"Kemarin pemeriksaan terhadap travel-travel untuk memastikan mereka dapat berapa kuota haji, lalu berapa pembayarannya untuk masing-masing kuota," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (1/10/2025).Baca Juga:
Selain itu, penyidik KPK juga ingin mengetahui sumber kuota tambahan yang didapat oleh pihak swasta.
"Setiap travel itu berbeda-beda. Kita tanyakan juga nanti dari siapa dapatnya kuota tersebut, dan lain-lain," jelasnya.
Pembagian Kuota Tidak Sesuai Aturan
Dalam kasus ini, dugaan korupsi muncul akibat pembagian tambahan kuota haji yang tidak sesuai aturan. Dari 20 ribu kuota tambahan yang diberikan, seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, sejumlah pihak justru membagi rata 50:50.
KPK juga mendalami aliran dana dalam perkara ini. Asep menegaskan, detail penyidikan belum bisa dipublikasikan demi menjaga proses hukum yang sedang berjalan.
Pemeriksaan Pejabat dan Tokoh Publik
Sejauh ini, KPK telah memeriksa sejumlah pejabat Kemenag dan pihak travel umroh, termasuk Ustaz Khalid Basalamah. Selain itu, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga sudah dua kali dimintai keterangan, yakni pada 7 Agustus 2025 dan 1 September 2025.
Kasus ini masih dalam tahap pendalaman, dengan fokus utama pada keterlibatan pihak swasta dan penyalahgunaan kewenangan dalam distribusi kuota haji.*
(mt/dv05)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi agar memast
EKONOMI
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, memberikan ultimatum tegas kepada manajemen Rumah Sakit (RS) Patar Asih dan H
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu berhasil menggagalkan peredaran narkotika skala besar antarprovinsi, dengan menyit
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyalurkan bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampa
NASIONAL
BIREUEN Penyerahan bantuan rumah rusak ringan dan sedang tahap II bagi korban banjir dan longsor di 16 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera
PEMERINTAHAN
JAKARTA PT Pertamina (Persero) tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan ketersediaan minyak mentah nasional setelah dua kapa
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2026 harus dilakuka
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa (3/3/20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman pidana 16 tahun penjara kepada advokat Ariyanto Bakri, yang k
HUKUM DAN KRIMINAL
BANGLI Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri prosesi Bakti Caru Resi Gana dan Pemelaspas Bale Pemaruman di Pura Alas Arum Batur, Desa Pa
SENI DAN BUDAYA
