MEDAN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan fakta mengejutkan terkait aliran uang suap yang mengalir ke sejumlah aparatur sipil negara (ASN) guna memuluskan jalan bagi PT DNG memenangkan lelang proyek besar di Sumatera Utara.
Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Rabu (15/10), JPU membeberkan isi catatan bendahara perusahaan, Mariam, yang mengungkapkan besaran suap yang diterima sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi dan kabupaten/kota.
Baca Juga:Mariam mengakui pada tahun 2024 telah mentransfer dana suap sebesar Rp2,38 miliar kepada mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Mulyono.
Selain itu, sejumlah pejabat lain juga menerima dana serupa, yaitu:
- Mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal, Elpi Yanti Harahap: Rp7,272 miliar
- Mantan Kepala Dinas PUPR Kota Padangsidimpuan, Ahmad Juni: Rp1,272 miliar
- Pejabat Dinas PUPR Padanglawas Utara, Hendri: Rp467 juta
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ikhsan: Rp1,5 miliar
Jumlah total suap yang mengalir ke sejumlah pejabat ini mencapai puluhan miliar rupiah.
Selain pengakuan Mariam, saksi Taufik Hidayat Lubis yang merupakan Komisaris PT DNG, turut membuka fakta perusahaan memiliki stempel Dinas PUPR Sumatera Utara dan stempel UPTD Gunungtua PUPR Sumut untuk memuluskan proyek.
Taufik juga mengungkapkan adanya kerja sama erat antara PT DNG, PT Rona Na Mora (RNM), serta dua perusahaan miliknya lainnya, yakni PT Prima Duta dan CV Prima Duta.
Perusahaan-perusahaan tersebut kerap digunakan untuk mendapatkan proyek konstruksi dari instansi pemerintah.
Dalam kesaksiannya, Taufik menyampaikan proyek yang dikendalikan oleh PT DNG dan PT RNM mencapai nilai Rp231,8 miliar, yang meliputi:
- Pembangunan Jalan Sipiongot – Batas Labusel senilai Rp96 miliar
- Pembangunan Jalan Hutaimbaru – Sipiongot senilai Rp61,8 miliar
- Preservasi Jalan Simpang Kota Pinang – Gunung Tua – Simpang Pal XI Tahun 2023 senilai Rp56,5 miliar
- Preservasi jalan yang sama tahun 2024 senilai Rp17,5 miliar
- Rehabilitasi Jalan dan Penanganan Longsoran tahun 2025
Taufik mengaku menerima perintah dari Direktur Utama PT DNG, Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun, untuk mengatur sejumlah proyek di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Nasional (BBPJN) Wilayah I Sumut.
Persidangan juga mengungkap transaksi tunai senilai Rp1,3 miliar yang diserahkan di kantor pusat Bank Sumut.
Namun, Taufik mengaku tidak mengenal siapa penerima uang tersebut meskipun penyerahan dilakukan langsung oleh dirinya.
Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut merupakan pembayaran pinjaman kepada koleganya bernama Lunglung.
Sidang akan kembali digelar Kamis mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari klaster Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Sumatera Utara.
Sementara itu, JPU KPK menyatakan transaksi terkait Rp1,3 miliar tersebut belum menjadi fokus pembahasan saat ini, namun akan terus didalami dalam proses persidangan.*
(a008)
SAMOSIR Perayaan Hari Ulos akan kembali digelar pada Jumat, 17 Oktober 2025 di Desa Sait Ni Huta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosi
Seni dan Budaya
TANGERANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6 p
Ekonomi
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi yang ia gambarkan sebagai penyaki
Hukum dan Kriminal
PEMATANGSIANTAR Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, mela
Pemerintahan
DAIRI Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, mendesak agar aktivitas perambahan hutan atau deforestasi di wilayah Desa Parbuluan V
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan kritik tajam terhadap sebagian politisi di tanah air yang dinilainya e
Ekonomi
BADUNG Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung resmi menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kasus pembunuhan berencana yang
Hukum dan Kriminal
MEDAN Seorang warga Kecamatan Medan Timur, Mawardi (61), resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Timur
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni kembali menjadi sorotan publik setelah beberapa waktu tak terdengar kabarnya pascake
Politik
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa cuaca panas ekstrem yang melanda sebagian besar wilaya
Peristiwa
