KPK Tetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid Tersangka Kasus Korupsi Fee Anggaran PUPR

JAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait jatah fee penambahan anggaran unit kerja di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau.

Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyelidik menemukan bukti kuat adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Baca Juga:

• KPK Tuntut Akhirun Piliang 3 Tahun Penjara, Anaknya 2,5 Tahun Penjara

"Setelah dilakukan pemeriksaan intensif dan ditemukan unsur dugaan peristiwa pidana korupsi, perkara ini naik ke tahap penyidikan. KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka," ujar Tanak, Rabu (5/11/2025).

Kasus ini bermula dari penambahan anggaran tahun 2025 untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP Riau yang meningkat dari Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar.

Abdul Wahid diduga meminta fee sebesar 2,5 persen atas keberhasilan menaikkan anggaran tersebut.

Namun, dalam pertemuan lanjutan, seluruh Kepala UPT Wilayah dan Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau sepakat menaikkan besaran fee untuk Wahid menjadi 5 persen atau sekitar Rp7 miliar.

"Hasil pertemuan tersebut dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau menggunakan kode ƍ batang'," jelas Tanak.

Uang suap tersebut kemudian diserahkan secara bertahap sebanyak tiga kali, yakni pada Juni, Agustus, dan November 2025, dengan total penyerahan mencapai Rp4,05 miliar dari kesepakatan awal Rp7 miliar.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang yang diduga terlibat dalam kasus suap proyek di Dinas PUPR Riau pada Senin (3/11/2025).

Dalam operasi tersebut, penyidik menyita uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing dengan total nilai sekitar Rp1 miliar.

KPK memastikan akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik korupsi tersebut.

Abdul Wahid dikenal sebagai sosok yang sederhana dan pekerja keras. Ia lahir di Dusun Anak Peria, Indragiri Hilir, 21 November 1980, dari keluarga petani sederhana.

Sejak kecil, Wahid terbiasa membantu orang tuanya di sawah dan kebun untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Saat kuliah di UIN Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau, Fakultas Tarbiyah, ia bekerja sebagai cleaning service dan kuli bangunan demi membiayai pendidikannya.

Perjalanan politiknya dimulai saat aktif di organisasi kemahasiswaan dan sosial, kemudian bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ia terpilih sebagai anggota DPRD Riau periode 2009–2014 dan 2014–2019, sebelum berhasil melenggang ke DPR RI pada Pemilu 2019 dengan perolehan 55.770 suara.

Wahid kembali terpilih dengan peningkatan suara signifikan pada Pileg 2024, dan beberapa bulan kemudian maju sebagai calon Gubernur Riau berpasangan dengan S. F. Hariyanto. Pasangan ini akhirnya menang dalam Pilkada 2024.*

(cn/M/006)

KPK Tuntut Akhirun Piliang 3 Tahun Penjara, Anaknya 2,5 Tahun Penjara

Menunggu Nasib Gubernur Riau Usai Kena OTT, Akan Jadi Tersangka?

Tata Maulana, Orang Kepercayaan Gubernur Abdul Wahid, Jalani Pemeriksaan Intensif KPK

Hakim PN Medan Jadi Korban Kebakaran Rumah, Kasus Korupsi Jalan Sumut Ikut Disorot

Pemprov Riau Angkat Suara Usai OTT KPK Gubernur Abdul Wahid: Pelayanan Publik Wajib Tetap Berjalan

KPK Panggil Asisten Ombudsman dalam Kasus TPPU Eks Sekretaris MA