DPR Bakal Sahkan RUU KUHAP Hari Ini, BEM UI Turun ke Jalan Tolak Pengesahan!

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dalam Rapat Paripurna, Selasa, 18 November 2025.

Pengesahan ini disebut menjadi tonggak pembaruan besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah puluhan tahun mengacu pada aturan warisan kolonial Belanda.

Di tengah agenda penting tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengumumkan akan menggelar aksi demonstrasi bertajuk #TolakRKUHAP di depan gedung DPR sejak pagi.

Baca Juga:

• Peringatan Darurat: Cabut KUHAP Orde Baru, Sahkan RKUHAP Yang Reformis

Mahasiswa menilai sejumlah pasal dalam draf RKUHAP berpotensi melemahkan perlindungan hak publik jika tidak diawasi secara ketat.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa RUU KUHAP telah melalui pembahasan panjang sejak ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR pada 18 Februari 2025.

Menurut dia, ada 14 substansi utama yang menjadi fokus pembaruan hukum acara pidana, termasuk penyesuaian terhadap perkembangan hukum nasional, internasional, serta nilai-nilai dalam KUHP baru.

Beberapa poin krusial dalam RUU KUHAP antara lain:
1. Penyesuaian Hukum Acara Pidana
RUU KUHAP menyelaraskan aturan acara pidana dengan perkembangan hukum nasional, internasional, serta nilai-nilai modern yang menekankan orientasi restoratif, rehabilitatif, dan restitutif.

2. Penguatan Hak Tersangka dan Terdakwa
Regulasi baru mempertegas hak:
- Mendapat bantuan hukum sejak awal,
- Tidak dipaksa mengaku,
- Mendapat peradilan yang adil dan transparan.

3. Pengaturan Penyadapan Lebih Ketat
Setiap tindakan penyadapan wajib mendapatkan izin pengadilan, sebuah langkah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

4. Penahanan Lebih Terkontrol
RUU KUHAP memberi batasan waktu penahanan yang lebih jelas dan memperkuat mekanisme pengawasan untuk mencegah praktik penahanan sewenang-wenang.

5. Penguatan Peran Hakim Pengawas
Hakim pengawas dan pengamat mendapat kewenangan lebih besar dalam memantau:
- Proses penyidikan,
- Penahanan,
- Pelaksanaan upaya paksa lain oleh aparat.

6. Penguatan Peran Advokat
Advokat diposisikan sebagai bagian integral dalam sistem peradilan pidana, termasuk kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu.

7. Mekanisme Restorative Justice
RUU KUHAP memperluas jalur penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui keadilan restoratif, terutama untuk kasus tertentu yang tidak berdampak besar pada publik.

8. Perlindungan Kelompok Rentan
Perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia mendapat perlindungan khusus.

Aparat wajib melakukan asesmen serta menyediakan sarana pemeriksaan yang ramah kelompok rentan.

9. Pembatasan dan Pengawasan Upaya Paksa
Setiap tindakan seperti penangkapan, penggeledahan, hingga penyitaan harus mengedepankan asas due process of law dan pengawasan yudisial.

10. Mekanisme Hukum Baru
RUU memperkenalkan:
- Skema pengakuan bersalah (plea bargaining) bagi terdakwa kooperatif,
- Perjanjian penundaan penuntutan bagi pelaku korporasi.

11. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Kejahatan korporasi diatur lebih rinci, termasuk pemidanaan badan hukum melalui sanksi denda, restitusi, hingga pembekuan operasional.

12. Hak Kompensasi dan Rehabilitasi
Korban dan pihak yang dirugikan berhak atas kompensasi, restitusi, serta pemulihan akibat kesalahan prosedur aparat.

13. Penguatan Koordinasi Antarlembaga
Regulasi memperbaiki pembagian kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum demi meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

14. Modernisasi Sistem Peradilan
Digitalisasi dokumen, proses sidang lebih transparan, serta standar pelayanan cepat-sederhana-akuntabel menjadi visi baru penegakan hukum Indonesia.

BEM UI menilai sebagian pasal masih perlu dikritisi, termasuk potensi multitafsir pada kewenangan aparat maupun aspek perlindungan saksi dan korban.

Aksi #TolakRKUHAP disebut sebagai upaya mendorong DPR lebih terbuka sebelum mengetuk palu pengesahan.*

(tb/ad)

Peringatan Darurat: Cabut KUHAP Orde Baru, Sahkan RKUHAP Yang Reformis

Ketua Komisi III DPR Tegaskan Tak Ada Pencatutan Nama LSM dalam Pembahasan KUHAP

Komisi IV Gelar Rapat Tertutup dengan Pengusaha Sawit, Bahas Penertiban Lahan Bermasalah

Pramono Kebut Penyelesaian Perda 2025 Jelang Akhir Tahun

Tribunal Internasional Vonis Mati Mantan PM Bangladesh, Sheikh Hasina

Sheikh Hasina Dijatuhi Hukuman Mati atas Perintah Pembantaian Demonstran