Mengapa TNI dan Polri Dilibatkan di Program MBG? Ini Penjelasan Kepala BGN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melalui Subdit III Jatanras membongkar jaringan perjudian online (judol) berskala internasional yang beroperasi di sejumlah wilayah Indonesia.
Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari program Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo Subianto dan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait pemberantasan judi online.
"Pengungkapan jaringan perjudian online internasional ini adalah wujud komitmen Polri untuk memberantas judi online. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas dan merugikan masyarakat," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wira Satya Triputra, Jumat (2/1/2026).Baca Juga:
Pengungkapan ini menindaklanjuti sejumlah laporan polisi sejak Agustus hingga Desember 2025.
Operasi dilakukan serentak di wilayah Pamekasan, Tangerang, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, hingga Cianjur.
Dari pengungkapan tersebut, penyidik mengamankan puluhan tersangka yang berperan sebagai pemilik dan pengelola situs judol, admin keuangan, penyewa rekening operasional, pengelola payment gateway, hingga pihak yang terlibat pencucian uang.
Situs judi yang diungkap antara lain T6.com, WE88, PWC (Play With Confidence), dan 1XBET, terkoneksi dengan jaringan di Asia, Eropa, dan Asia Tenggara.
Selain tersangka, polisi menyita barang bukti berupa komputer, laptop, handphone, buku tabungan, kartu ATM, token perbankan, dokumen perusahaan, kendaraan roda empat, hingga ratusan rekening koran.
Lebih dari 100 rekening bank diblokir, dan pengembangan kasus terus dilakukan bersama PPATK.
"Penyidik tidak hanya menangkap pelaku, tetapi juga menelusuri aliran dana, aset, serta pihak-pihak lain yang terlibat pencucian uang. Proses ini dilakukan profesional, transparan, dan berkeadilan," ujar Wira.
Polri menegaskan, para tersangka dijerat Pasal 303 KUHP, Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) UU ITE, serta Pasal 3-5 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.
Polri juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat judi online dan aktif melaporkan praktik ilegal di lingkungan sekitar.
Pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti digital, serta koordinasi dengan perbankan, Kominfo, PPATK, dan Kejaksaan terus dilakukan agar proses hukum berjalan tuntas.*
(mt/dh)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
SURABAYA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dewan Pers menyesalkan dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh dua pria yang mengaku berprofesi sebagai wartawan di Kot
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT PLN (Persero) UP3 Medan akan melakukan pemeliharaan jaringan listrik di wilayah kerja ULP Medan Baru pada Kamis, 23 Juli 2026.
PERISTIWA
MEDAN Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPH) Sumatera Utara menggelar aksi penyampaian aspirasi di Medan pada 14 Juli 2026. Dalam aksi te
NASIONAL
JAKARTA Kantor Hukum Sirait & Co Law Office mendampingi insan pers, Rahmat Mauliady, mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) mendapat kehormatan dengan bergabungnya sejumlah tokoh nasiona
NASIONAL
BANYUWANGI Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari mengungkapkan besarnya penguasaan lahan perkebunan kela
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim gabungan memastikan ledakan yang menghancurkan sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, diseb
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dihentikan karena merupakan
NASIONAL