Pimpinan Pesantren di Deli Serdang Diamankan Polisi Terkait Dugaan Kekerasan Seksual, Terungkap Usai Aduan Teman Korban

DELI SERDANG — Kasus dugaan pemerkosaan dan pelecehan seksual yang melibatkan MAM, pemilik sekaligus pimpinan salah satu pondok pesantren di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terungkap setelah adanya laporan dari teman korban kepada orang tua korban.

Kepala Dusun setempat, Mahmud Sobri, mengatakan pengungkapan kasus bermula ketika teman korban menyampaikan dugaan peristiwa tersebut kepada keluarga korban.

"Bukan korban langsung yang melapor, tetapi temannya yang menyampaikan kepada orang tua korban," kata Mahmud, Senin, 5 Januari 2026.

Baca Juga:

• Marinir TNI AL Siapkan Lahan Huntara untuk Korban Banjir Bandang di Tapanuli Selatan

Setelah menerima informasi itu, keluarga korban mendatangi pihak pesantren.

Mahmud menyebut keluarga korban merasa sangat kecewa karena anak yang dititipkan untuk menempuh pendidikan justru diduga menjadi korban perbuatan asusila.

Pada Minggu sore, 5 Januari 2026, dilakukan mediasi yang dihadiri keluarga korban, aparat desa, dan terduga pelaku.

Dalam pertemuan tersebut, MAM mengakui adanya perbuatan yang dilaporkan, meski menyebutnya dilakukan atas dasar suka sama suka.

Pernyataan itu dibantah keluarga korban karena korban masih berstatus anak di bawah umur.

Dalam mediasi tersebut, terungkap pula dugaan adanya santriwati lain yang menjadi korban pelecehan oleh pimpinan pesantren tersebut.

Bentuk perbuatan yang disampaikan mengarah pada tindakan tidak pantas.

Situasi kemudian memanas setelah pengakuan tersebut memicu kemarahan keluarga korban dan warga sekitar.

Mahmud mengatakan warga sempat meluapkan emosi dengan merusak sejumlah fasilitas pesantren sebelum aparat kepolisian tiba di lokasi.

Untuk mencegah tindakan anarkis, MAM akhirnya diamankan petugas dari Polrestabes Medan.

Keluarga korban disebut telah berencana membuat laporan resmi ke kepolisian agar kasus ini diproses secara hukum.

Mahmud menegaskan penyelesaian kasus sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum.

"Keluarga korban ingin persoalan ini diproses sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.*

(d/ad)

Kemenhut Panggil 11 Subjek Hukum Terkait Kerusakan DAS di Tapanuli, Beberapa Masuk Penyidikan

Menkum: KUHAP dan KUHP 2026 Adalah Produk Politik, Tidak Mungkin Bisa Puaskan Semua Pihak

Menkum Lapor Prabowo, Finalisasi Regulasi Pidana Mati Segera Rampung

Oknum Senior TNI Diamankan Usai Prajurit Asahan Tewas Diduga Dianiaya

Menkum Supratman Tegaskan KUHP dan KUHAP Baru Tak Batasi Kebebasan Berdemonstrasi

Wamenkum Bantah Isu Penyadapan Tanpa Izin dalam KUHAP Baru: Hoaks!