"Beliau ini memang kuliah dan memiliki ijazah. Kesalahan muncul karena data PDDikti mencatat masuk 2013 dan resign 2014, sementara ijazah terbit 2012. Semua dokumen pencalonan telah diverifikasi KPU dan tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya," ujar Zainul.
Zainul juga menunjukkan bukti-bukti seperti ijazah asli, transkrip nilai, KRS, SK Yudisium, hingga foto wisuda, yang menegaskan Hellyana lulus dari Fakultas Hukum pada 2012.
Hellyana menyatakan akan terus memperjuangkan haknya dan menempuh upaya hukum lanjutan, sembari meminta publik mengedepankan azas praduga tak bersalah.*
(vo/ad)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyinggung kemungkinan integrasi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Gunung Krakatau menjadi salah satu gunung api yang paling dikenal dalam sejarah dunia. Erupsi dahsyat pada 1883 menghancurkan seba
NASIONAL
JAKARTA Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menegaskan tidak ada dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang digunakan untuk pembuatan mau
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta dugaan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diikuti pembukaan kebun sawit diselidiki. Perm
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi terk
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta daftar korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) segera diserahk
NASIONAL
BANDA ACEH Tradisi intelektual Islam di Indonesia berkembang dengan corak yang berbeda di setiap pusat pendidikan Islam. Yogyakarta, Malan
NASIONAL
LEMBATA Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali erupsi pada Senin (7/9/2026) sore. Letusan terjadi s
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat 20.643 penindakan hingga Agustus 2026. Dari seluruh penindakan tersebut, total n
EKONOMI
MEDAN Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Utara (Sumut) Sugiat Santoso meminta seluruh kader Gerindra yang berada di lembaga eksekutif
POLITIK
