Demi Keselamatan Warga dan Lingkungan, AMAL Nias Selatan Ultimatum PT Gruti dan PT Teluk Nauli Hentikan Operasi di Kepulauan Batu!

NIAS SELATAN — Aliansi Masyarakat Lintas Sektoral Kabupaten Nias Selatan (AMAL Nisel) mengultimatum PT Gruti dan PT Teluk Nauli untuk menghentikan seluruh aktivitas pembalakan hutan dan operasional perusahaan secara permanen di wilayah Kepulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara.

Ultimatum tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Lobi Hotel Summarend, Teluk Dalam, Kamis, 8 Januari 2026.

AMAL menyatakan tuntutan penutupan kedua perusahaan memiliki dasar hukum dan administratif yang kuat, mulai dari rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Nias Selatan tahun 2013 hingga kebijakan pemerintah pusat di sektor kehutanan dan lingkungan hidup.

Baca Juga:

• Dua Pohon Ganja Tumbuh Subur di Belakang Rumah, Tiga Warga Sergai Diciduk Polisi

Sekretaris Umum AMAL Nias Selatan, Dr. Konstan K. Dachi, mengatakan rekomendasi Pansus DPRD Nias Selatan pada 2013 telah secara tegas meminta penghentian operasional PT Gruti dan PT Teluk Nauli.

Namun hingga kini, rekomendasi tersebut belum pernah ditindaklanjuti secara tuntas oleh pemerintah daerah.

"Selain rekomendasi Pansus DPRD 2013, kami juga membawa hasil dialog resmi dengan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, saat kunjungan kerja di Nias Selatan pada 21 Desember 2025," kata Konstan.

Ia menjelaskan, tindak lanjut dialog tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, yang kemudian melakukan pertemuan dan investigasi lapangan bersama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan AMAL pada 22 Desember 2025.

AMAL juga menyoroti hasil investigasi lapangan di lokasi operasional PT Gruti di Buni Jawa, Desa Wawa, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, yang dinilai memperkuat kekhawatiran masyarakat terhadap dampak lingkungan dan potensi ancaman keselamatan warga.

Penolakan terhadap aktivitas perusahaan, menurut Konstan, juga datang dari tingkat desa.

Sejumlah kepala desa di wilayah terdampak telah menerbitkan surat pernyataan resmi yang menolak keberlanjutan operasional PT Gruti dan PT Teluk Nauli.

"Dasar hukum lainnya adalah surat resmi Menteri Kehutanan RI dan Direktur Jenderal terkait penangguhan sementara kegiatan perusahaan kehutanan di Sumatera Utara pascabanjir, tertanggal 8 Desember 2025," ujar Konstan.

Tuntutan Final Tanpa Negosiasi

Penanggung Jawab AMAL Nias Selatan, Rindu H. Halawa, menegaskan tuntutan aliansi bersifat final dan tidak membuka ruang negosiasi.

Ia menyatakan penutupan permanen kedua perusahaan diperlukan demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan ekologi Kepulauan Batu.

"Ini bukan sekadar soal izin usaha, tetapi menyangkut keselamatan jiwa manusia dan kelestarian lingkungan," kata Rindu.

Ia menyinggung sejumlah bencana banjir bandang di wilayah lain seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sumatera Barat, dan Aceh sebagai peringatan agar risiko serupa tidak terjadi di Nias Selatan.

Rindu juga menyebut Bupati Nias Selatan, Sokhiatulo Laia, telah menyatakan komitmennya untuk mengeluarkan surat rekomendasi penutupan perusahaan.

Komitmen itu diperoleh melalui komunikasi resmi delegasi AMAL pada 26 Desember 2025.

"Dalam waktu dekat, Bupati bersama Forkopimda dijadwalkan melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pada 17 hingga 20 Januari 2026," ujarnya.

AMAL menyatakan telah mengirimkan surat resmi kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagai dukungan atas langkah tegas kepala daerah.

Jika tuntutan tersebut tidak direspons oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan, aliansi membuka opsi mobilisasi massa.

"Jika tidak ada keadilan, masyarakat akan bergerak. Di negeri ini sering kita dengar, no viral, no justice," kata Rindu.*

(ad)

Tembilahan dan Tembilahan Hulu Terendam Banjir Rob Akibat Hujan Deras dan Pasang Air Laut

Lapor Presiden! Bantuan Korban Banjir Bandang Tapsel Diduga Ditilap Oknum

Banjir Medan Rusak 242 Rumah, Pemkot Fokus Percepatan Bantuan Warga

2,3 Juta UMKM Terdampak Bencana Sumatera, Pemerintah Gerak Cepat Pulihkan Ekonomi

Pemkab Deli Serdang Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Mitigasi Banjir, Bupati Asri: Jangan Hanya Ambil Untung!

Polda Aceh Bangun 221 Sumur Bor untuk Pemulihan Pascabencana, Masyarakat Diharap Rawat Bersama