Korupsi KPR Rugikan Negara Rp 1,2 Miliar, Eks Pimpinan Bank Sumut Dituntut 5 Tahun

MEDAN — Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Pelaksana Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem) PT Bank Sumut KCP Melati Medan, Johanes Catur Subakti, dengan pidana lima tahun penjara dalam perkara korupsi kredit pemilikan rumah (KPR) fiktif tahun 2013 yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 1,2 miliar.

Selain pidana badan, jaksa juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp 200 juta, dengan ketentuan subsider enam bulan kurungan apabila denda tidak dibayarkan.

"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa Penuntut Umum Tri Handayani saat membacakan tuntutan di ruang sidang Cakra Utama Pengadilan Negeri Medan, Kamis, 15 Januari 2026.

Baca Juga:

• Kejagung Periksa Eks Bupati Konawe Utara Terkait Izin Tambang, Tersangka Belum Ditetapkan

Jaksa menilai perbuatan Johanes tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapun hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya.

Perkara ini bermula pada Januari 2013 ketika Heri Ariandi, terdakwa dalam berkas terpisah, mengajukan rencana pengajuan KPR untuk pembelian sebuah rumah kos di Jalan Sisingamangaraja XII, Medan.

Nilai kredit yang diajukan mencapai Rp 2 miliar, padahal harga transaksi riil rumah tersebut hanya sekitar Rp 900 juta.

Meski belum terdapat permohonan kredit tertulis, Johanes bersama analis kredit melakukan peninjauan lapangan.

Hasil survei menyatakan nilai wajar agunan hanya berkisar antara Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar. Namun, Johanes justru menyetujui fasilitas kredit sebesar Rp 1,8 miliar.

Kemampuan bayar debitur juga tidak dapat diverifikasi.

Usaha yang diklaim Heri Ariandi tidak ditemukan, dan dokumen pendukung penghasilan tidak pernah diserahkan.

Meski analis kredit telah menyampaikan laporan tersebut, Johanes memerintahkan agar laporan analisa dan taksasi disesuaikan dengan plafon kredit yang diinginkan.

Dalam dokumen kredit, nilai agunan bahkan dicantumkan sebesar Rp 2,6 miliar, bertentangan dengan standar operasional Bank Sumut yang membatasi plafon KPR maksimal 80 persen dari nilai agunan serta mewajibkan uang muka minimal 20 persen.

Pada 25 Januari 2013, kredit dicairkan sebesar Rp 1,717 miliar setelah dipotong berbagai biaya.

Dari jumlah tersebut, hanya Rp 700 juta yang digunakan untuk pembayaran rumah kos, sementara sisanya dipakai untuk pembangunan tambahan dan keperluan pribadi debitur.

Kredit tersebut kemudian mengalami kemacetan. Hingga Desember 2015, pinjaman berstatus kolektibilitas 5 dengan sisa pokok pinjaman Rp 1,62 miliar dan tunggakan bunga Rp 399 juta.

Nilai agunan terakhir hanya tercatat Rp 784 juta.

Berdasarkan audit internal Bank Sumut, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp 1.234.518.489.

Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim memberikan waktu kepada penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan pembelaan pada sidang pekan depan.*

(ds/dh)

Kedatangan Jenazah Pratu Farkhan Sauqi Marpaung Disambut Isak Tangis Keluarga.

Operasi Pra–Perang Dunia Ketiga dan Dilema Indonesia

1.037 Orang Ditahan dalam Aksi Demo Agustus 2025, Mahfud MD: Yang Hanya Ikut-Ikutan Bisa Dibebaskan

Prabowo: Keberhasilan Bangsa Bukan Kerja Satu Dua Orang, Tapi Satu Tim yang Solid dan Kompak

Prabowo Ungkap Kebesaran Indonesia: Dari Ujung Barat ke Timur Lebih Panjang dari Amerika

Prabowo Gelar Akad Massal 50 Ribu Rumah Subsidi FLPP di Banten