Kasus Penyelundupan Sabu 1,9 Ton, Juru Mudi Kapal Sea Dragon Divonis 15 Tahun
BATAM Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada terdakwa Leo Candra Samosir, juru mudi kapa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan.
Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), izin usaha 28 perusahaan resmi dicabut menyusul bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Keputusan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/1/2026).Baca Juga:
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut hasil audit Satgas PKH pasca bencana.
"Bapak Presiden telah memutuskan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap lingkungan," ujar Prasetyo.
Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya, 22 perusahaan bergerak di bidang Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), menempati hutan alam dan hutan tanaman seluas lebih dari 1 juta hektare, sementara 6 perusahaan lain bergerak di sektor tambang, perkebunan, dan PBPH Hasil Hutan Kayu.
Keputusan ini diambil pada Rapat Terbatas yang dipimpin presiden secara virtual dari London, Inggris, Senin (19/1/2026), setelah Satgas PKH mempresentasikan hasil investigasi perusahaan-perusahaan yang diduga merusak lingkungan.
Konferensi pers tersebut juga dihadiri Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Satgas PKH Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, hingga Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.
Prasetyo menekankan bahwa pencabutan izin ini menjadi peringatan tegas bagi perusahaan yang mengabaikan kelestarian hutan dan lingkungan hidup.
"Langkah ini sekaligus memastikan fungsi hutan dapat kembali pulih dan mencegah kerugian lebih besar pada negara," katanya.
Berikut daftar perusahaan yang dicabut izinnya:
Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) – 22 Perusahaan
- Aceh (3): PT. Aceh Nusa Indrapuri, PT. Rimba Timur Sentosa, PT. Rimba Wawasan Permai
- Sumatra Barat (6): PT. Minas Pagai Lumber, PT. Biomass Andalan Energi, PT. Bukit Raya Mudisa, PT. Dhara Silva Lestari, PT. Sukses Jaya Wood, PT. Salaki Summa Sejahtera
- Sumatra Utara (13): PT. Anugerah Rimba Makmur, PT. Barumun Raya Padang Langkat, PT. Gunung Raya Utama Timber, PT. Hutan Barumun Perkasa, PT. Multi Sibolga Timber, PT. Panei Lika Sejahtera, PT. Putra Lika Perkasa, PT. Sinar Belantara Indah, PT. Sumatera Riang Lestari, PT. Sumatera Sylva Lestari, PT. Tanaman Industri Lestari Simalungun, PT. Teluk Nauli, PT. Toba Pulp Lestari Tbk.
Non-Kehutanan – 6 Perusahaan
- Aceh (2): PT. Ika Bina Agro Wisesa, CV. Rimba Jaya
- Sumatra Utara (2): PT. Agincourt Resources, PT. North Sumatra Hydro Energy
- Sumatra Barat (2): PT. Perkebunan Pelalu Raya, PT. Inang Sari
Langkah tegas pemerintah ini diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh perusahaan untuk patuh terhadap regulasi lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam Indonesia.*
(ad)
BATAM Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada terdakwa Leo Candra Samosir, juru mudi kapa
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Kapten kapal Sea Dragon Tarawa, Hasiholan Samosir (54), dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Memasuki hari ke19 Ramadan 1447 H, umat Muslim diingatkan agar tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga memperbanyak ama
AGAMA
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pemerintah tetap mempertahankan pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis (M
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meresmikan 218 jembatan yang dibangun di berbagai wilayah terdampak bencana dan daerah terpencil di In
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat pada 19 Maret 2026 untuk menetapkan awal Syawal 1447 Hijriyah, sekaligus
NASIONAL
MEDAN Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Ir. Doddy Hanggodo, melakukan kunjungan ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Ut
NASIONAL
TAPANULI SELATAN, SUMUT Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait proyek pembangunan gedung Cip
PEMERINTAHAN
JAKARTA Aparat kepolisian dari Bareskrim Polri intensif memburu dua buronan jaringan narkoba yang diduga berada di bawah kendali Erwin I
HUKUM DAN KRIMINAL
KISARAN, ASAHAN Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan bersama Pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan penyaluran Zakat, I
PEMERINTAHAN