Ketika Kekerasan Menguji Komitmen Demokrasi
OlehProf. Dr. Prudensius MaringKEKERASAN terhadap individu yang menyuarakan kritik publik hampir tidak pernah dipahami masyarakat sebagai p
OPINI
JAKARTA - Pemerintah merespons klaim Malaysia atas tiga desa di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
Ketiga desa yang dipersoalkan adalah Desa Kabungalor, Desa Lipaga, dan Desa Tetagas, yang disebut masuk wilayah Malaysia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tengah mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.Baca Juga:
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi faktual di wilayah perbatasan.
"Nanti kita cari jalan keluar. Kita cek di lapangan, lalu kita diskusikan," ujar Prasetyo usai rapat bersama Komisi XIII DPR, Senin, 26 Januari 2026.
Informasi mengenai klaim atas tiga desa itu sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu, 21 Januari 2026.
Namun, Makhruzi belum memerinci penyebab munculnya klaim tersebut.
Menurut Makhruzi, ketiga desa di Nunukan itu masuk dalam kategori Outstanding Boundary Problem (OBP) atau persoalan batas wilayah Indonesia–Malaysia yang hingga kini belum terselesaikan.
Masalah ini merupakan bagian dari rangkaian sengketa perbatasan darat kedua negara.
Ia menjelaskan, terdapat empat segmen utama persoalan perbatasan Indonesia–Malaysia.
Sejumlah segmen telah diselesaikan, di antaranya melalui penandatanganan nota kesepahaman pada 21 November 2019 serta penyelesaian batas wilayah di Pulau Sebatik melalui Joint Indonesia–Malaysia ke-45 pada 18 Februari 2025.
Adapun segmen lainnya masih berada dalam proses penyelesaian, termasuk persoalan batas wilayah di Kalimantan Barat yang mencakup titik Gunung Raya, Sibuhuan, dan Batu Aum.
OlehProf. Dr. Prudensius MaringKEKERASAN terhadap individu yang menyuarakan kritik publik hampir tidak pernah dipahami masyarakat sebagai p
OPINI
MEDAN Kepolisian menggelar prarekonstruksi kasus penemuan mayat wanita berinisial RS, 19 tahun, yang ditemukan di dalam boks di Kota Med
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Gerindra mewantiwanti masyarakat agar mengawasi penyelewengan BBM subsidi, khususnya solar. Partai ini menyiapkan hadiah
NASIONAL
ACEH UTARA Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Djamari Chania
PEMERINTAHAN
ACEH Pemerintah Aceh melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar Operasi Pasar Tanggap Inflasi Aceh di lima kabupaten/kota, ya
EKONOMI
BATAM Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Batam mengajukan banding atas putusan majelis hakim dalam perkara penyelundupan narkotika jenis
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe memimpin rapat monitoring dan evaluasi perdana Program Makanan Bergizi Grati
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Kapolres Wira Prayatna memimpin langsung pengecekan kesiapan Pos Pengamanan (Pospam) dan Pos Pelayanan (Posyan) menjelan
NASIONAL
JAKARTA Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo, menilai wacana menjadikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai cabang
HUKUM DAN KRIMINAL
NEW YORK Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal bahwa perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran bisa segera ber
INTERNASIONAL