Warga Bener Meriah Berterima Kasih, Satgas PRR Perkuat Jembatan Enang-Enang dan Siapkan Solusi Permanen
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tujuh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Depok, termasuk Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.
OTT tersebut diduga terkait pengurusan sengketa lahan antara PT KRB dengan masyarakat setempat yang tengah berproses di pengadilan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa OTT dilakukan pada Kamis (5/2/2026) malam dan pihak-pihak yang diamankan saat ini sedang diperiksa intensif.Baca Juga:
"Tujuh orang tersebut terdiri atas tiga orang dari PN Depok, termasuk Ketua dan Wakil Ketua, serta empat orang dari PT KRB, salah satunya direkturnya," ujar Budi saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Dalam OTT ini, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah.
Namun, Budi belum menjelaskan secara rinci asal dan tujuan uang tersebut.
Pemeriksaan akan berlanjut hingga KPK menentukan status hukum para pihak, dengan jadwal gelar perkara pada Jumat malam.
OTT ini memicu perhatian Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). Wakil Ketua KY Desmihardi menyatakan lembaganya mendukung langkah KPK dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut, sementara juru bicara MA, Yanto, membenarkan adanya penangkapan Wakil Ketua PN Depok oleh KPK.
Kasus ini menambah daftar pengawasan KPK terhadap praktik korupsi yang melibatkan aparatur pengadilan dan badan usaha milik negara.
KPK menegaskan bahwa pengusutan akan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.*
(d/ad)
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Sela
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti langkah Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang mengembalikan amplop beris
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perselisihan terkait pencabutan hukuman kartu merah striker Timnas Amerika Serikat, Folarin Balogun, kini memasuki babak baru. P
OLAHRAGA
BIMA Wali Kota Bima, Aji Man, memberikan klarifikasi terkait polemik pelantikan sejumlah anggota keluarganya dalam jajaran Pemerintah Ko
PEMERINTAHAN
MEDAN Panitia Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 Tahun 2026 memberikan penjelasan terkait kebijakan harga tiket masuk (HTM) yang seb
PEMERINTAHAN