Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA – Ketua Mahkamah Agung (MA), Sunarto, buka suara menyusul terjaringnya Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta, dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam pernyataan yang disampaikan melalui video di forum resmi, Sunarto menegaskan pilihan bagi hakim yang terjerat praktik pelayanan transaksional hanyalah dua: berhenti atau penjara.
"Sekali lagi saya tekankan, saya tidak ada belas kasihan sedikitpun. Kita matikan nurani kita demi menjaga marwah lembaga kita," ujar Sunarto, Sabtu (6/2/2026).Baca Juga:
Sunarto menambahkan Mahkamah Agung tidak akan memberikan bantuan advokasi kepada hakim yang terlibat korupsi, termasuk kasus PN Depok, karena tindakan tersebut dianggap mencederai integritas lembaga.
Sebelumnya, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Hery Supriyono, menyebut ada tiga pejabat PN Depok yang terjaring OTT KPK, yakni Ketua PN, Wakil Ketua PN, dan seorang juru sita.
Operasi tangkap tangan dilakukan pada Kamis (5/2/2026) malam dan terkait dugaan suap dalam pengurusan perkara.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan pihaknya akan menelusuri bentuk tindak pidana yang dilakukan, apakah berupa penyuapan atau pemerasan.
"Telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Nanti kita lihat, ada delivery atau tidak," ujarnya.
Kasus ini menegaskan komitmen Mahkamah Agung dan KPK dalam menindak tegas praktik korupsi di lingkungan peradilan demi menjaga kredibilitas lembaga hukum di Indonesia.*
(d/dh)
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL