PSI Sentil PDIP: Sejak “Kenikmatan Politik” Dicabut Jokowi, Komentar Selalu Miring
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Penyidik kini menelusuri bagaimana para tersangka bisa menempati jabatan strategis yang diduga dimanfaatkan untuk memuluskan praktik pemerasan.
Rabu (25/2/2026), KPK memeriksa Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, beserta dua pegawai kementerian lainnya, yaitu Daafi Armanda (Kasi Konstruksi Bangunan Direktorat Pengawasan Norma K3) dan Dayoena Ivon Muriono (PPPK Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemnaker).Baca Juga:
Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"Semua saksi hadir dan kooperatif. Penyidik meminta keterangan terkait pengangkatan dalam jabatan para tersangka dalam perkara ini," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (26/2/2026).
Kasus ini bermula dari praktik pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3, di mana biaya resmi sebesar Rp275 ribu dibesar-besarkan hingga mencapai Rp6 juta.
KPK menaksir total aliran dana dari praktik ini mencapai Rp81 miliar.
Selain eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, penyidikan telah menetapkan tiga tersangka baru dari kalangan pejabat teras Kemnaker: Chairul Fadhly Harahap (Sesditjen Binwasnaker dan K3), Haiyani Rumondang (mantan Dirjen Binwasnaker dan K3), dan Sunardi Manampiar Sinaga (eks Kepala Biro Humas Kemnaker).
Mereka diduga menikmati aliran dana hasil pemerasan dalam bentuk setoran rutin maupun aset mewah.
Noel Ebenezer saat ini telah berstatus terdakwa dan sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Ia didakwa menerima gratifikasi senilai Rp3,36 miliar dan satu unit sepeda motor Ducati Scrambler, serta suap patungan sebesar Rp6,52 miliar untuk memuluskan penerbitan lisensi K3.
Dengan pemeriksaan sekjen dan pendalaman alur mutasi serta promosi jabatan, KPK berupaya membongkar sampai tuntas sejauh mana jaringan korupsi sertifikasi K3 ini mengakar di internal Kemnaker.*
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kabupaten Asahan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (
PEMERINTAHAN